Pemda Siapkan Insentif Untuk Imam Masjid dan Khatib

  • Bagikan
KOLAKAPOS, Kolaka--Pemerintah kabupaten Kolaka bakal memberikan insentif kepada Imam masjid maupun khatib. Hal itu dilakukan dalam upaya mengembangkan kegiatan keagamaan di Bumi Mekongga. Bupati Kolaka, H. Ahmad Safei mengatakan, di tahun 2017 ini pemda Kolaka melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) menyiapkan anggaran untuk pengembangan kegiatan keagamaan dan sebanyak 100 imam kelurahan, 12 imam kecamatan serta khatib telah diberikan insentif setiap bulannya. "Sebenarnya imam masjid di kelurahan itu hanya ada 34 orang, tapi karena yang kita hitung adalah jumlah masjidnya bukan jumlah kelurahan maka semua imam masjid kita berikan insentif," ujarnya. Selain Imam masjid dan khatib, Pemda Kolaka juga memberikan insentif kepada guru ngaji yang yang mengajar di 477 Taman Pengajian Alquran (TPQ), Tahfidz quran, serta bantuan kepada lembaga-lembaga keagamaan. Ia berharap dengan anggaran tersebut, bisa dilakukan perbaikan sehingga tugas-tugas kerohanian dapat berjalan dengan baik. "Meskipun insentif yang kita berikan nilainya tidak begitu besar, paling tidak ini bisa jadi dukungan bagi mereka," ujarnya. Sementara itu Kepala Bagian Kesra Kolaka Hj. Andi Wahidah mengakatan untuk saat ini insentif iman dan khatib tidak ada peningkatan yaitu tetap Rp. 500 ribu perbulan, memang jumlahnya tidak seberapa namun harapan pemerintah dengan insentif itu khatib dan imam masjid bisa membantu kebutuhan ekonominya. "Saat ini kami pemerintah kolaka belum bisa meningkatkan jumlah insentif, namuan kami akan berusaha untuk mensejahterakan para khatib dan imam di Kolaka,"ujarnya Lanjut ia mengatakan kegiatan pertemuan para iman dan khatib yang dibina pemkab Kolaka memang intens dilakukan dan itu merupakan keinginan dari bupati dan wakil bupati tujuan kegiatan ini adalah selain silaturahim bupati juga ingin mendengar informasi yang berkembang di lapangan. "Khatib adalah corong pemerintah kolaka melaui mimbar, jadi jika ada sesuatu di bawah khatib juga wajib menyampaikan kepada pemerintah baik itu di tingkat kecanatan maupun desa. Terutama masalah isu terorisme dan paham radikal,"katanya (hud)
  • Bagikan