BERITA UTAMA

BPK Jamin WTP Bukan Hasil Suap

Kepala BPK Perwakilan Sultra, Widiyatmoko

KOLAKA POS, Kendari — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tengah menjadi sorotan. Auditor Utama lembaga independen negara pengaudit keuangan tersebut, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait suap pemberian opini laporan keuangan.

Hal tersebut dikhawatirkan membuat integritas BPK goyah. Buntutnya, akan terbangun opini yang menyebut predikat Wajar Tanpa Pengecualian dapat diperdagangkan di BPK. Kepala BPK Perwakilan Sultra, Widiyatmoko yang ditanya mengenai hal tersebut menampik adanya praktek dagang opini BPK. Ia mengatakan pemberian opini dilakukan oleh tim yang dibentuk BPK, bukan orang per orang. Tim tersebut terdiri dari 12 auditor yang masing-masing memiliki pendapat atas laporan keuangan daerah. “Alhamdulillah saat ini, sepengatahuan saya, dan pemantauan kami, tidak ada itu (praktek dagang opini BPK). Karena untuk pemberian opini itu, kita bentuk tim, satu tim 12 orang. semuanya membahas dan bertandatangan di lembar persetujuan, masing-masing mempunyai pendapat, hingga ada kesepakatan diantara mereka terkait opini yang akan diberikan,” jelasnya.

Untuk mengantisipasi oknum nakal ditubuh BPK, pengawasan internal BPK diperketat. Pria kelahiran Bantul ini, mengatakan BPK juga memperketat penerapan kode etik dan standarisasi pemeriksaan keuangan negara. “Kita ketat sejak dari perencanaan hingga pelaporan, bahkan ketat dengan sistem manajemen Sistem Pengendalian Mutu. Kita rofesional,” tukasnya.

Hal tersebut juga diakui bupati Kolaka Ahmad Safei. Menurutnya, apapun yang terjadi dengan BPK di daerah lain, di tingkat Sultra, ia merasakan BPK bekerja profesional dan independen. Bahkan hingga penentuan hotel tempat menginap saat melakukan pemeriksaan di Kolaka, BPK tidak mau menerima tawaran Pemkab untuk ditempatkan di hotel terbaik. “Hotel saja mereka yang tentukan. Kalau kami maunya hotel yang paling baik untuk mereka, tapi mereka menentukan sendiri. Tidak tahu kalau ada oknum (auditor BPK yang nakal), tapi kami murni menyajikan data dan teman-teman BPK tidak ada yang meminta begitu-begitu,” jelasnya.

Ketua DPRD Kolaka, Parmin Dasir juga mengiyakan pernyataan bupati Kolaka. Parmin menyebut, sudah tiga periode ia duduk di kursi parlemen Kolaka, dua periode diantaranya sebagai ketua DPRD. Jika memang ada permainan dalam pemberian opini BPK, maka ia pasti turut mengetahuinya. Sebagai bukti, jika memang ada praktek perdagangan opini BPK, seharusnya KOlaka bisa meraih opini WTP sejak lama. “Kenapa baru sekarang Kolaka bisa mendapat opini WTP, itu karena memang nanti sekarang baru bisa. Kalau bisa main begitu (suap), sudah dari dulu kita WTP,” tandasnya. (ema)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top