BERITA UTAMA

Safei Bawa Kolaka Catat Sejarah

Bupati Kolaka, Ahmad Safei Menerima Penghargaan Opini WTP

KOLAKAPOS, Kendari — Bupati Ahmad Safei dapat tersenyum lega. Mimpinya membawa Kolaka meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Penilaian Badan Pemeriksa Keuangan, akhirnya terwujud kemarin (30/5). Hal itu juga menjadi sejarah bagi Kolaka, karena merupakan momen pertama kali meraih predikat WTP.

WTP merupakan predikat tertinggi yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah. Opini WTP yang diberikan, merupakan pengakuan auditor independen negara itu, akan penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Kolaka yang bersih dan lengkap.

Di gedung BPK Sultra, Safei menuturkan, WTP sebenarnya merupakan mimpi yang sudah coba dia kejar dan targetkan pada tahun kedua pemerintahannya, yakni tahun lalu. Namun, upaya perbaikan tata kelola keuangan yang digagas Safei sejak pertama menjadi bupati Kolaka, tercoreng karena kecolongan anggaran di BLUD RS Benyamin Guluh. Pada tahun anggaran 2015, BPK menemukan indikasi kerugian negara di BLUD RS Benyamin Guluh, sehingga BPK hanya memberi opini Wajar Dengan Pengecualian.

“Kemarin saya yakin WTP, tapi ada hal yang diluar dugaan kita yaitu RSUD Benyamin Guluh. Karena sudah BLUD, maka pemeriksaannya dilakukan oleh akuntan publik. Tapi malah disitu kecolongannya kita. Ada fraud disitu yang cukup besar, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, bahkan masuk ke ranah pidana, itulah yang menyebabkan kemudian kita tidak WTP. Tapi secara administrasi kita kemarin sudah layak. kalau dari sisi penilaian kinerja dan berkaitan dengan keuangan, sudah memenuhi syarat untuk WTP. Tapi karena ada fraud, jadi itulah kita tidak dapat WTP,” jelasnya.

Karenanya, tahun anggaran 2016, Safei mengaku lebih mengintensifkan pengawasan penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan. Alhasil, hal tersebut mendapat pengakuan dari auditor. “Tapi tahun ini Alhamdulillah, kita awasi betul semua teman-teman, Alhamdulillah, hari ini kita dapat WTP. Tentu ini semua karena dukungan teman-teman, khususnya DPRD yang selalu sangat peduli terhadap kinerja pemerintah daerah,” ungkapnya.

Meski demikian mantan Sekda Kolaka ini mengakui, tantangan lebih berat sudah menanti di depan, yakni mempertahankan opini WTP dari BPK. Sebab, objek pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap daerah yang telah meraih WTP, akan lebih luas lagi. “Jadi memang, mempertahankan semakin berat. Tapi dengan komitmen SKPD dan DPRD dan teman lainnya, ini harus, karena ini kewajiban,” ucapnya optimis.

Bupati yang dikenal ramah ini, tampak sama sekali tidak tertekan dengan pemeriksaan laporan keuangan. Karena menurutnya, penggunaan keuangan daerah itu memang kewajiban aparatur negara yang harus dilaksanakan sebaik mungkin. Karenanya, meski tidak ada penilaian dari auditor, aparatur negara memang harus bekerja maksimal. Bedanya, dengan mendapatkan predikat WTP, maka pemerintah daerah akan mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat, salah satunya berupa anggaran DID. “Bekerja baik saja itu suatu kewajiban, apalagi kalau kita kerja baik dan dijanjikan sesuatu. Jadi apa yang menyebabkan kita tidak bekerja baik?,” katanya.

Ia kemudian berpesan kepada seluruh staf dan pejabat di Kolaka untuk, tetap menjaga kinerja yang telah mengantarkan Kolaka meraih predikat WTP tersebut. “Pulang nanti kita sampaikan ke teman-teman, WTP yang sudah terpatri dihati ini jangan kalian cederai lagi,” tukasnya.

Di tempat yang sama, ketua DPRD Kolaka Parmin Dasir mengungkapkan, keberhasilan Kolaka meraih predikat WTP tersebut, merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Pasalnya, sudah tiga periode dia duduk di parlemen Kolaka, baru kali ini predikat tertinggi tersebut dapat diraih. “Saya kira ini adalah berkah Ramadhan. Seandainya tidak puasa, bisa kita traktir semuanya yang disini,” ucapnya disambut tawa. “Tapi ini semua berkat kerja keras dan sinergitas Pemkab dan DPRD serta semua stake holder di Kolak ayang harus kita pertahankan,” tandasnya.

Untuk diketahui, pagi kemarin BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016. Lima daerah yang menerima laporan hasil tersebut yakni Kolaka, Kolaka Utara, Bombana, Bau-bau dan Buton. Kelima daerah tersebut berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK.

Kepala BPK Perwakilan Sultra, Widiyatmantoro mengatakan raihan predikat dari masing-masing daerah, merupakan buah dari kerja daerah sendiri. BPK hanya melakukan penilaian. “Opini WTP sebenarnya kerja dari masing-masing daerah. BPK bukan memberi hadiah, tapi menilai dari empat kriteria yakni pertama kesesuaian dengan standar akuntansi, kedua kecukupan pengungkapan, maksudnya didukung degan data yang memadai, kalau ada formulir diisi semuanya, ketiga, pengelolaan dilaksanakan sesuai koridor perundang-undangan, keempat, dalam laporan keuangan ini diback up dengan sistem pengendalian manajemen intern yang baik,” tukasnya. (ema)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top