BERITA UTAMA

Kades Sopura Terancam Dilapor Polisi

KOLAKAPOS, Kolaka–Badan ‎Permusyawaratan Desa (BPD) Sopura Kecamatan Pomalaa, berencana mempolisikan Kepala Desa (Kades) Sopura, Patongai, karena dinilai melakukan pemotongan insentif dan tidak melibatkan BPD dalam mengerjakan sejumlah proyek di desanya. Hal itu dikatakan ketua BPD Sopura Ansar Naki, Rabu ( 7/6).

Menurut Ansar, Patongai ‎melakukan pemotongan intensif BPD sebesar Rp50 ribu perorang, serta intensif Kepala dusun sebesar Rp250 ribu perorang. Pemotongan itu untuk biaya operasional sekretaris desa, yang tak lain anak kandung Patongai. Harusnya BPD mendapat insentif Rp1,5 juta tapi dipotong Rp50 ribu, begitupun kepala dusun harusnya Rp3,750 juta, dipotong Rp 250 ribu. “Menurut pak Kades, itu biaya untuk operasional Sekdes, yang masih anaknya pak desa. Ini kami anggap pungutan liar. Karena itu rencana kami akan laporkan ke polisi,” katanya.

‎Selain itu, Ansar juga mengaku sebagai BPD, sama sekali tidak mengetahui proses pekerjaan fisik yang bersumber dari Dana Desa. Apalagi tidak ada pertemuan antara kepala desa dengan BPD, tiba-tiba sudah dilakukan pekerjaan. “Hanya Kades dan tim teknis desa yang berfungsi, yang lain tidak difungsikan. Selain itu pengupahan tidak ditahu, papan proyek tidak ada dan anggaran dana desa yang diberikan tidak tahu, sebab yang tahu hanya kades dan langsung dikerja,” ungkapnya.

Ia menyebut dana desa di Sopura memiliki banyak kejanggalan, sebab semua dana yang cair hanya Kades yang tahu. Ia bahkan menyebut desa Sopura seolah milik pribadi patongai, karena Sekdes dijabat anaknya, sedangkan bendahara desa dijabat iparnya. “Laksana manajemen tusuk sate,” sungutnya.

Selain itu, sebagai ketua BPD, Ansar mengaku kalau sampai hari ini Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Sopura tidak jelas, serta belum ditetapkan. Padahal dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, sudah jelas fungsi BPD adalah merencanakan anggaran dan mengawasi pemerintah desa. Namun anehnya Kades sudah melakukan berbagai kegiatan fisik menggunakan dana desa.
“Karena itu kami akan membuat surat mosi tidak percaya pada Kades,” tegas Ansar Naki.

Sementara itu, Kades Sopura, Patongai melalui telepon selulernya membantah tudingan Ansar itu. Bahkan dia meminta supaya dipertemukan dengan ketua BPD Ansar, untuk mengklarifikasi pernyataannya itu. “‎Siapa yang potong-potong, jangan sembarang mengadu barang tidak benar itu. Saya tidak pernah melakukan hal itu,” tegasnya. Karena itu Patongai mengaku akan memanggil Ansar untuk mengklarifikasi persoalan tersebut. (cr4/b)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top