KOTA KENDARI

BPN Kendari Diduga Lakukan Mall Administrasi

Tim Advokasi AMPH Sultra saat memperlihatkan peta lokasi tanah yang menjadi polemik (Foto Asbar/Kolaka Pos)

 

KOLAKAPOS, Kendari– Mahasiswa Pemerhati Hukum (AMPH) Sultra menduga Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari melakukan mall administrasi pada kasus tanah yang terletak di Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari.

Menurut salah seorang tim Advokasi AMPH Sultra, Hidayat sesuai dengan data yang dihimpun AMPH bahwa, dalam kasus tersebut terjadi tumpang tindih bukti sertifikat di lahan yang sama.

“BPN Kota Kendari melakukan mall administrasi yaitu penyalagunaan wewenang dalam menerbitan dua sertifikat,” katanya Jumat Malam (9/6)

Kata dia, selain penyalagunaan wewenang, Pihaknya juga menduga adannya transaksi liar dalam proses penerbitan sertifikat tanah milik Hariyadi. dimana lahan yang sementara di kuasai oleh Hendrawan yang memiliki bukti kepemilikan, namun seiring berjalannya waktu muncul nama Hariyadi yang mengklaim sebagai pemilik lahan tersebut dengan luas area 2000 meter persegi.

“Hendrawan menguasai lahan 2000 meter persegi tersebut dengan bukti akta jual beli dari Andi Rahmat, dan diperkuat dengan bukti surat keterangan pengelolahan tanah pada tahun 1999 dari Lurah Bonggoeya pada waktu itu,” jelas Hidayat.

Ditambahkan, Hariyadi mengkalim tanah tersebut dengan bukti sertifikat tahun 1985, namun ironisnya bukti sertifikat tersebut tidak pernah ditunjukan baik oleh Hariyadi maupun BPN Kota Kendari.

“BPN Kota Kendari terkesan menyembunyikan data tersebut, seharusnya BPN bisa menyelesaikan kasus ini, namun sampai saat ini BPN masih juga terkesan menutupi kasus ini. Sesuai dengan peta penunjukan lokasi, BPN mengeluarkan dua fersi peta yang menguatkan bukti Andi Rahmat yang sudah di jual sama Hendrawan, namun dilain sisi BPN mengeluarkan peta fersi baru yang menguatkan sertifikat Hariyadi,” tambahnya.

Sementara itu Bram Barakatino yang juga bagian dari tim Advokasi AMPH Sultra mengecam tindakan BPN Kota Kendari karena tidak konsisten dalam menerbitkan sertifikat tanah.

“Seharusnya BPN harus betul-betul transparan dalam mengeluarkan berita acara pengecekan lahan. Dua peta yang dikeluarkan oleh BPN saling tumpang tindih, didalam peta pertama belum ada nama Hariyadi yang ada hanya nama Andi Rahman sebagai pemilik sah lahan tersebut, kenapa peta baru yang dikeluarkan oleh BPN tersebut tiba-tiba muncul nama Hariyadi,” tuturnya.

AMPH Sultra menekankan, BPN Kota Kendari agar melakukan transparansi bukti-bukti otentik yang manjadi landasan utama Hariyadi, apabila BPN tidak mengindahkan maka AMPH Sultra akan melakukan gugatan terhadap BPN dan desakan dengan jalur demonstrasi.

“Berita acara yang ada tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan BPN jangan sekali-kali melakukan pengembalian batas, bila ini tidak segera diselesaikan kami akan melakukan penyegelan dan menggugat di PTUN,” tandasnya (k1/b/hen).

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top