KOTA KENDARI

BPK Beri PR Pemprov Sultra

KOLAKAPOS, Kendari–Meski Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pengelolaan keuangan dan Aset daerah namun Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI masih memberikan Pekerjaan Rumah (PR) yang harus diselesaikan.

Menurut Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK Syafrudin Mosi ada tiga poin utama yang masih harus menjadi perhatian serius Pemprov Sultra.

“Pertama serah terima sarana prasarana SMA/SMK dari Kabupaten/Kota ke Provinsi belum tertib,” katanya saat memberikan sambutan dalam Rapat Istimewa di kantor DPRD Sultra. Jumat (16/6).

Kemudian yang kedua lanjutnya penganggaran dan pengeluaran bagi hasil kabupaten kota pada akun pengeluaran pembiayaan tidak tepat.

“Dan yang terakhir pengelolaan persediaan dan penyajian beban pemeriksaan serta saldo persediaan tidak sesuai,” sebutnya.

Selain tiga poin penting yang harus bisa dilakukan perbaikan BPK juga menyatakan pemerintah provinsi Sultra harus lebih meningkatkan indeks pembangunan manusia pertumbuhan ekonomi serta menekan nilai pengangguran dan kemiskinan.

“Karena mencapai opini WTP akan kurang bermakna jika kesejahteraan rakyat di provinsi Sulawesi Tenggara belum tercapai,” tandasnya (k1/b/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top