BERITA UTAMA

Diduga Ilegal, Tambang Galian C Dilapor ke DPRD

Ketua Komisi II, Ardin bersama Anggota Komisi Saat menemui massa Ampera

KOLAKAPOS, Unaaha — Penambangan golongan C di desa Matanggorai, Kecamatan Abuki yang di duga pengelolaanya tidak memiliki isin tambang, oleh Aliansi masyarakat pemerhati lingkungan (Ampera) lakukan aksi unjuk rasa didepan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Konawe (7/8) kemarin.

Dalam aksi tersebut, Imran mengatakan jika penambangan yang dilakukan oleh masyarakat desa matanggoarai sama sekali tidak memiliki isin atau ilegal, sehingga kegiatan yang di lakukan masyarakat di sana jelas melanggar peraturan perundang undangan sehingga hal ini harus dihentikan segera.

Selain menentang pertauran, terdapat beberapa dampak yang di timbuklan akibat aktifitas pertambangan pasir di aliran sungai analahumbuti yang saat ini telah mulai di rasakan masyarakat, anatarnya rusaknya fasilitas publik di dua desa dan tergerusnya tebing penyangga aliran air akibat terjadinya pengerukan material di sisi sungai.

“Desa Matanggorai dan Desa Atodopi sudah mulai rusak (infrastruktur Jalan Red) demikian dengan jembatan, ditambah lagi tebing sungai sudah tergerus. Ini akan berimbas pada masyarakat di sana. Kami minta DPRD selaku kontrol di daerah harus melihat permasalahan ini dari sisi peraturan undang-undang terkait pertambangan ilegal di desa Matanggorai-Atodopi, selain itu dampak lingkungan juga harus di sikapi Dewan,” kata Imran.
Wakil ketua DPRD Konawe, Ardin saat menemui massa Ampera menjelaskan, jika aspirasi yang di terima dewan tidak akan langsung di tarik kesimpulan. Di katakanya, aspirasi ini akan di cek terlebih dahulu dilapangan dan memastikan apakan yang di sampaikan massa Apera ini benar adanya atau tidak.

“Saya terima aspirasi dari Ampera, jadi besok kita (Komisi II Red) akan turun meninjau langsung di lokasi tambang,” ucap Ardin.
Ardin menambahkan, sejatinya masalah pertambangan yang ada di skop lingkup kabupaten konawe bukan lagi kewenangan daerah konawe, tetapi sudah menjadi kewenangan provinsi, akan tetapi jika di lihat dari sektor lain ada terdapat dampak lingkungan di dalamnya selain itu infarastrukrut desa merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.

“Masalah pertambangan itu ada di provinsi, tapi kita lihat dari dampak lingkungan yang di akibatkan, jadi disini kita akan tindakai dengan turun langsung ke lapangan, usai dari sana kita akan menyimpulkan apa yang akan menjadi keputusan Dewan dan pemda terkait,” ungkap Ardin. (m4/b/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top