KOLAKA TIMUR

Pengunaan Dana Desa di Koltim, Perlu Pengawasan Khusus

KOLAKA POS, Tirawuta — Sepanjang tahun 2016 sampai 2017, sejak bergulirnya Dana Desa (DD) di kabupaten Kolaka Timur, penggunaanya dinilai kurang tranparans. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan khusus dari pihak terkait.

Beberapa sumber yang berdomisili dikecamatan Lambandi yang enggang disebutkan namanya menyampaikan kepada media ini, bahwa penggunaan dana desa di beberapa desa tidak sesuai petunjuk, bahkan menurutnya, ada beberapa desa yang membangun diluar areal desanya karna ada kepentingannya.

“Saya sebagai warga kecamatan Lambandia mengimbau stop pembangunan oleh dana desa di luar areal desa, bilamana pembangunan itu, tetap di lanjudkan, maka kami akan beberkan nama oknum desa ke media,” jelas warga itu yang minta jati dirinya jangan disebut dahulu sebelum datanya terkumpul

Selain itu, dikecamatan Lambandia masih ada kades merangkap sebagai bendahara dana desa, padahal dalam aturannya di undang undang (UUD) desa no 6 dan permendagri 114, 113, permendagri 113 suda jelas kepala desa tidak berhak untuk memegang dana kecuali harus bendahara desa, namun apa yang terjadi di Koltim masih banyak kepala desa merangkap bendahara, sehingga bendahara desa hanya tinggal nonton sebab tidak dipungsikan.

Sumber yang tidak mau disebutkan namanya menambahkan, terjadinya hal ini karena kurangnya pengawasan masalah penggunaan dana desa khususnya di Koltim, Untuk itu menurutnya pihak terkait BPMD, Inspektorat, Kejaksaan dan kepolisian setelah mendengar keluhan masyarakat diharap cepat mengambil langkah penyelamatan dengan cara turun melakukan pemeriksaan. Sebab jika dibiarkan para kades semakin meraja lela, apa lagi dana yang diterima kepala desa rata rata 400 juta persemester.

Di tempat terpisah, Laode Amran koordinator pendamping desa Koltim saat ditemui mengatakan, dia membenarkan kalau masih ada kades yang merangkap bendahara, tapi itu tidak semuanya hanya dalam satu kecamatan itu ‘ Tapi saya sebagai pendamping desa kabupaten sudah menyampaikan masing masing pendamping desa kecamatan untuk segera melakukan rapat terkait kades yang tidak mempungsikan bendaharanya, termasuk pertanggung jawabannya masing masing desa. (m2/b/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top