KONAWE

DPRD Apresiasi LKPD Pemkab Konawe

Penyerahan LKPD, Gusli Topan saba ke Sekda Konawe Ridwan Lamaroa

KOLAKAPOS, Unaaha–Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe, terkait laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Konawe, disambut positif oleh tim panitia khusus dewan saat membacakan hasil laporanya. Rapat paripurna ini di hadir Sekretaris Daerah Konawe Ridwan Lamaroa dan beberapa eselon II dan III dalam paripurna tersebut.

Ketua panitia khusus (pansus) DPRD, Nuhung Makati saat membacakan hasil tersebut menjelaskan ada beberapa poin positif yang diraih pemerintah daerah konawe dalam mengelolah keuangan daerah tahun ini,. Sehingga dewan sangat mengapresiasi kinerja Pemkab Konawe dalam pengelolaan tersebut hal ini di buktikan dengan di raihnya pemerintah derah Opini Wahat Tanpa Pengecualian (WTP) tahun ini.

Disisi lain, sektor pemasukan daerah yang bersumber dari pajak juga berdampak baik, meski masih ada beberapa kendala yang membuat target yang di tetapkan pemda konawe tidak mampu di capai, namun tegas di katakan Nuhung, hal ini bukan saja kabupaten konawe yang tidak mampu mencapainya melainkan hampir beberapa wilayah juga tidak mencapainya karena adanya beberapa instansi yang tidak lagi menjadi kewenangan kabupaten atau munculnya peraturan maru di UU23.

Menyikapi masalah pencapaian target yang tidak di capai pemda konawe, ketua DPRD Konawe, Gusli Topan Sabara, tetap berfikir positif, karena hal ini merupakap masalah nasional yang di alami hampir semua daerah sejak di tariknya instansi-instansi yang memiliki pemasukan pajak terbesar ke daerah beralih ke provinsi, sebagai solusi ke depanya maka potensi- potensi yang mampu memberikan masukan pajak di konawe akan terus di genjot.

” kita mendorong SKPD agar sumber-sumber pendapatan baru itu kita eksplore supaya bisa meningkatkan target pendapatan daerah kita,” ungkap Gusli.

Ditambahkanya, dari target 100 persen, konawe hanya mampu meraih 85 persen saja pendapatan derah, hal ini lah yang menjadi inti sehingga pemda tidak mapu mencapainya dikarenakan adanya kebijakan UU23, jika saja UU23 tidak ditarik ke provinsi di yakininya target tersebut akan tercapai di tahun 2016 lalu.

Namun Gusli meyakini, dengan adanya kawasan industri morosi di yakini di tahun-tahun berikutnya konawe akan mampu mencapai targer yang di harapkan pemda karena akan banyak potensi dari sektor pajak di wilayah tersebut yang siap di kelolah daerah, selain itu sektor pertanian dan kerikanan menjadi salah satu yang di gadang-gadang akan mendongkrak PAD konawe kedepanya.

” Prospek pendapatan baru kita di morisi akan sangat besar tinggal kita tunggu setelah kegiatan sudah jalan. Diaitu akan terjadi multi player efek sehingga potensi pendapatan daerah itu bisa meningkat 3 sampai 4 kali lipat” terang Gusli.(m4/hen/b)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top