BERITA UTAMA

Tingkatkan Standar Pelayanan Publik, USN Ikut Penguatan di Kemenristek Dikti

USN Kolaka mengutus pegawainya mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementrian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti), di Jakarta.FOTO:Humas USN Kolaka for Kolaka Pos

KOLAKAPOS, Kolaka–Universitas Sembilanbelas November (USN) Kolaka, bertekad meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan prima. Dalam kaitan itu, Senin (21/8/), USN Kolaka telah mengutus salah satu pegawainya untuk mengikuti kegiatan validasi Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Jakarta.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementrian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) itu bertujuan untuk mewujudkan pemberian layanan dengan mengoptimalkan standar pelayanan (SP) maupun standar operasional prosedur (SOP). Rektor USN Kolaka Azhari melalui Kasubag Kerjasama dan Kehumanasan, Takwa mengatakan, kegiatan yang berlangsung selama tiga hari tersebut diikuti oleh 20 perguruan tinggi negeri (PTN) baik PTN Badan Hukum (BH), PTN Badan Layanan Umum (BLU) maupun PTN Satuan Kerja (Satker) yang ada di Indonesia. “Kegiatan ini dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Organisasi Kemenristekdikti. Beberapa perguruan tinggi lainnya sebelumnya telah mengikuti kegiatan tersebut termasuk Politeknik Negeri dan Kopertis,“ kata Takwa melalui telepon selulernya, Selasa (22/8).

Takwa menjelaskan, selain pemaparan rancangan standar pelayanan publik di PTN masing-masing, dalam kegiatan itu juga membahas dan mendiskusikan tentang pedoman standar pelayanan dalam PermenPAN-RB Nomor 15/2016, termasuk standar pelayanan berdasarkan UU Nomor 25/2009 tentang pelayanan publik, khusus pasal 15 huruf (a) perihal penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan.

Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Noviana Andrina yang juga hadir dalam kegiatan itu menyatakan, tidak semua PTN akan membuat standar pelayanan, ada yang cukup SOP saja.
“Intinya bahwa roh pelayanan publik adalah standar pelayanan karena itu, PTN juga wajib memberikan service delivery (pemberian pelayanan) berdasarkan komponen SP-nya, seperti persyaratan, prosedur, jangka waktu, biaya, juga produk pelayanan serta pelayanan pengaduan dan penanganan pengaduan,“
kata Noviana Andrina seperti dilansir Takwa kepada Kolaka Pos. (kal/hen)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top