METRO KOLAKA

Pekerja Konstruksi di Kolaka Wajib Ikut BPJS Ketenagakerjaan

Rapat Terbatas BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemkab Kolaka beberapa waktu lalu.FOTO:Ist/Kolaka Pos

KOLAKAPOS, Kolaka–BPJS Ketenagakerjaan KCP Kolaka melakukan rapat terbatas bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diruang rapat Bupati Kolaka beberapa waktu lalu. Rapat dimpimpin Asisten bidang Pemerintahan dan Kesra Kolaka H. Muh. Bakri. Pada kesempatan Tersebut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kolaka Andi Sastra Pangerang turut hadir bersama beberapa kepala bidang SKPD lainya.

Menurut Bakri dilaksanakan merupakan monitoring dan evaluasi Keputusan Bupati Kolaka nomor 164 tahun 2004 dan surat edaran Bupati nomor 560/2609/2015 terkait perlindungan tenaga kerja harian lepas, borongan, dan PKWT yang bekerja pada sektor jasa konstruksi yang intinya adalah harus ikut BPJS Ketenagakerjaan. Intinya adalah agar pekerja di Kolaka bisa mengikuti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Pasalnya pekerjaan Konstruksi memiliki resiko tinggi.

“Ini sudah ada keputusan Bupati dan Surat Edarannya, jadi mau tunggu apa lagi, ini harus segera dijalankan dan semua terkait aturan. Tentu saja ada sanksi yang berlaku jika tidak dijalankan oleh SKPD,”tuturnya.

Sementara itu kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Andi Sastra juga menegaskan jika BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga Hukum Publik yang dibentuk oleh pemerintah sesuai dengan UU nomor 24 tahun 2011, yang sudah seharusnya kita bekerjasama secara sinergi khsusnya dikabupaten Kolaka.

“Apalagi ini terkait keselamatan kerja karyawan ataupun tenaga kerja lepas yang bekerja di sektor proyek, seharusnya kontraktor yang memenangkan tender proyek dari anggaran pemerintah sudah memperhitungkan include dengan iuran atau premi perlindungan asuransi kecelakaan kerja dan kematiannnya.Untuk iurannya dipastikantidak begitu besar jika di bandikan nilai proyek dan resiko yang bisa saja terjadi,” katanya.

Sementara itu kepala BPJS Ketenagakerjaan KCP Kolaka Bachtiar Asyhari mengatakan BPJS Ketenagakerjaan adalah Lembaga Hukum Publik yang dibentuk melalui UU nomor 24 tahun 2011, dan menyelenggarakan 4 program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). Untuk keempat program tersebut wajib didaftarkan pada pekerja dibawah naungan badan usaha atau perusahaan, sedangkan dua program JKK dan JKM dapat juga didaftarkan untuk tenaga kerja informal, tenaga honorer pemerintahan, maupun kepala desa dan perangkatnya.

Untuk jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan memberikan santunan sebesar 24 juta rupiah, dan jika meninggal atau cacat karena kecelakaan kerja akan diberikan santunan sampai dengan 56 kali penghasilannya dalam sebulan, belum lagi ada tambahan beasiswa sebesar 12 juta rupiah bagi peserta yang meninggal atau cacat total tetap karena kecelakaan kerja , tutur Bachtiar.

Dipenghujung rapat tersebut di ambil kasimpulan bahwa, PPK disetiap SKPD yang menangani pengadaan barang ataujasa khsusnya proyek fisik harus memastikan bahwa setiap pemenang lelang untuk proyek sudah mendaftarkan tenaga kerja proyeknya di BPJS Ketenagakerjaan, dan dilanjutkan akan dilihat kelengkapan berkasnya di BPKAD pada saat pengajuan pembayaran.(hud)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top