BERITA UTAMA

Tak Bayar Uang Komite, SMAN 1 Samaturu Ancam Persulit Siswa

Orang Tua Murid saat mengadu ke DPRD. FOTO: Mirwanto/Kolaka Pos

Para Orang Tua Siswa Lapor ke DPRD Kolaka

KOLAKAPOS, KOLAKA — Komite Sekolah di SMAN 1 Samaturu mengancam akan mempersulit siswanya jika tidak membayar uang komite sebesar Rp. 65 ribu rupiah. Bahkan bagi siswa yang akan tamat nantinya tidak akan diberikan ijazahnya jika tidak melunasi uang komite tersebut. Hal itu disampaikan puluhan orang tua murid, saat mengadu ke Komisi III DPRD Kolaka pada Senin (11/9).

“Bendaharanya yang bilang dalam rapat, katanya akan mempersulit murid dan juga tidak akan dikasih ijazahnya kalau sudah tamat, jadi menurut kami ini memberatkan,” terang Sumarno, orang tua murid.
Keberatan lainnya juga disampaikan oleh orang tua murid lainnya, Sudarman. Menurutnya patokan uang komite Persiwa dalam setiap bulannya sebesar 65 ribu sangat memberatkan. “Kalau dulu hanya 60 ribu, sekarang dikasih naik 65 ribu, saat rapat banyak yang kontra kenaikan ini, karena ini memberatkan, apalagi ada ancaman seperti itu,” ujar Sudarman.

Hal lainnya yang dikeluhkan orang tua murid yaitu adanya uang sumbangan mobiler sebesar 250 ribu rupiah bagi siswa yang akan belajar di sekolah itu. ” Banyak sekali mau dibayar, ada lagi uang mobiler, kenapa kah harus ada itu lagi,” papar Tajuddin.
Keberatan mereka itu disampaikan langsung kepada Komisi III DPRD Kolaka untuk segera ditindak lanjuti dengan membawa bukti-bukti.
Terkait aduan itu, anggota Komisi III l, Syaifullah Khalik, menyatakan akan langsung meneruskannya kepada Dinas Pendidikan Propinsi Sultra agar mendapat perhatian.
“Tadi saya sudah sampaikan kepada Dinas Pendidikan di Propinsi, dan mereka akan tindak lanjuti, saya kira ini memang memberatkan dan aneh karena ada ancaman tidak akan diberikan ijazah, namun kita juga akan Kris cek kembali kepada sekolah bersangkutan,” papar legislator Gerindra tersebut.

Sementara Hasbi Mustafa, anggota Komisi III lainnya juga menyayangkan adanya ancaman tersebut. Selain itu dia juga menyesalkan adanya pungutan mobiler padahal sudah ada Bantuan Operasional Sekolah. “Ini tidak benar, ancaman tidak kasih ijazah itu sangat keterlaluan, terus ada lagi uang mobiler, mana dana BOS selama ini? Makanya ini akan kita teruskan masalah ini ke Dinas Pendidikan di Propinsi,” papar Hasbi Mustafa. (cr4/b/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top