BOMBANA

Terima Aduan, DPRD Bombana Gelar RDP

RDP DPRD Bombana Bersama Kepala Desa dan BPD Desa.FOTO:Haliqfat/Kolaka Pos

KOLAKAPOS, Rumbia–Komisi I DPRD Bombana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (11/9). RDP itu dihadiri oleh kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa (DPMD),Asisten I,Kabag Hukum Organisasi Sekretariat Daerah,Camat,sejumlah kepala desa dan ketua BPD masing-masing desa.

Rapat yang berlangsung kurang lebih dua jam lamanya itu membahas permasalahan antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai pelaksanaan pekerjaan yang bersumber dariAPBN

Salah satunya ketua BPD desa Liano pantai memberikan aduan diforum, mengutarakan bahwa kepala desa dalam pengelolaan dana desa yang anggarannya bersumber dari APBN,sudah tidak melibatkan warga desa.

Sikap kepala desa ini sudah di lakukan sejak tahun-tahun kemarin. ” Kepala desa tidak memberdayakan masyarakat terkait aktivitas di desa yang sumber anggarannya berasal dari APBN,”ungkapnya

Mengenai hal itu kepala DPMD kabupaten Bombana Hasdin Ratta mengutarakan bahwa kepala desa tidak boleh meyerahkan pekerjaan pada pihak ketiga,hal tersebut diatur dalam peraturan bupati no 9 tahun 2017 yang merupakan turunan aturan dari Peraturan LKPP No 1 tahun 2013 tentang pengadaan barang dan jasa di desa”bila ini dilakukan oleh kepala desa tentu ini sudah terjadi kekeliruan,”ringkasnya

Lebih detail lagi Hasdin menjelaskan pekerjaan yang dipihak ketigakan berdasarkan Peraturan menteri no 22 tahun 2016 yang termuat lagi dalam permen no 4 tahun 2017 tentang penetapan prioritas pekerjaan dana desa tahun 2017 semua pekerjaan disewakelolakan tetapi ada beberapa kajian yang dipihak ketigakan contoh alat berat”alat berat bisa di pihak ketigakan karena tidak ada desa yang mampu adakan itu,”tuturnya

Nah aturan inilah yang harus di pegang oleh setiap kepala desa dalam pelaksanaan serapan anggaran berupa pekerjaan fisik,ini dilakukan agar semangat UU desa dapat di rasakan oleh warga yang ada di desa tersebut,”jelas tujuan UU desa ini mengurangi pengangguran dan membuka lapangan kerja,”tuturnya

Mengenai masalah tersebut kata Arsyad ketua komisi I Politisi partai PDIP mengatakan apa yang menjadi masalah ini dirinya bersama anggota dalam waktu dekat ini akan melakukan pengecekkan lapangan terkait laporan ketua BPD.

“Kami akan turun dalam jangka waktu tidak akan lama,kemungkinan minggu depan kami akan turun,”katanya. (K6/b)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top