BERITA UTAMA

Kepsek SMAN 1 Samaturu Bantah Persulit Siswa tidak Bayar Uang Komite

Net/Ilustrasi

KOLAKAPOS, Kolaka–Setelah aduan beberapa orang tua murid disahuti oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sultra dengan menurunkan langsung tim ke Sekolah tersebut bersama Komisi II DPRD Propinsi Sultra dan Komisi II DPRD Kolaka pada Kamis (14/9), akhirnya Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Samaturu, Firman mengakui jika ancaman tidak akan diberikan ijazah dan persulit siswanya bagi yang tidak bayar uang komite hanyalah sebuah usulan dan kesepakatan komite sekolah saat rapat komite. Dan kesepakatan itu tidak dijalankan di sekolahnya. “Sebenarnya ini cuma mis komunikasi, Sebenarnya itu hanya usulan bendahara komite saat rapat, terkait bagaimana dengan siswa tahun lalu yang belum melunasi uang komite apakah akan ditangguhkan dulu ijazahnya, dan pengurus komite menyetujui usulan itu dengan alasan supaya ada keadilan dengan yang sudah bayar, tapi itu hanya kesepakatan komite saja, dan sampai saat ini tidak ada satupun siswa kami persulit dan kami pihak sekolah tidak akan menerapkan hal itu,” terangnya.
Selain itu katanya pula, setelah berkonsultasi dengan tim yang turun pihaknya akan mengkaji ulang jumlah uang komite yang disebutnya hanya sebuah sumbangan yang dibebankan kepada siswa tersebut. “Jadi sebenarnya hanya sumbangan komite bukan uang iuran komite, dan tidak ada paksaan, dan juga memang kami akan kaji ulang lagi jumlahnya, kemungkinannya akan turun dibawah 65 ribu Persiwa, dan yang sudah terlanjur bayar nanti kami akan kembalikan,” ujarnya.
Selain itu katanya pula, terkait pembayaran uang mobiler sebesar 250 ribu Persiwa baru, pihak sekolah terpaksa melakukan hal tersebut untuk membangun ruang belajar tambahan mengingat jumlah siswa melebihi kuota. “Jadi memang di bebankan kepada siswa baru semuanya karena kuota kita hanya 180 siswa dengan lima ruang belajar, sementara jumlah siswa baru mendaftar membludak melebihi kuota, jadi kita gunakan uang mobiler itu untuk menambah dua ruang belajar, jadi semua masalah keuangannya itu semuanya dari komite saya kepala sekolah hanya menyetujui,”terangnya.
Dirinya juga mengakui bahwa tim menegur terkait adanya kebijakan tersebut karena tidak disertai pengajuan proposal dan rencana anggaran biaya. “Sebenarnya tim bilang tidak ada masalah hanya saja tidak disertai proposal dan RAB, tapi sebenarnya tidak ada masalah,” jelasnya.
Sementara itu, anggota Komisi III Syaifullah Khalik membenaekan bahwa aduan orang tua siswa tersebut sudah disahuti oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sultra dan DPRD Propinsi. “Jadi tim sudah datang langsung, dan sudah memberikan masukan dan saran agar pihak sekolah tidak mempersulit siswanya, dan tadi sudah diclearkan dan pihak sekolah akan menjalankan hal tersebut, memang ada sedikit mis komunikasi disini,” ujar legislator Gerindra tersebut. (cr4/b/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top