SULSELBAR

Bapenda Sebut Tiga Kendala–Realisasi PBB Masih Minim

ILustrasi

KOLAKAPOS, Palopo–Realisasi perolehan Pajak Bumi Bangunan (PBB) di Kota Palopo masih minim. Terhitung dari Januari 2017 hingga Agustus 2017 lalu, persentase realisasi penerimaan PBB di sembilan kecamatan masih berkisar 56,3 persen.

Yang mana seharusnya sudah harus mencapai 75 persen hingga 80 persen.
Hal ini diungkapkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palopo, Abd Waris, pada kegiatan seminar strategi penetapan target PAD Palopo yang bekerjasama dengan Pusat Pengembangan Keuangan dan Ekonomi Daerah (PPKED) Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar di Aula Kantor Inspektorat Kota Palopo.

Abd Waris mengungkapkan, dalam kegiatan ini diberikan trik-trik kepada peserta yang berasal dari kecamatan dan kelurahan bagaimana menggali potensi di wilayahnya masing-masing.

Mantan Kabag Kesra Setda Kota Palopo ini mengungkapkan, kendala masih minimnya perolehan PBB di Kota Palopo dikarenakan tiga hal. Yakni pertama wajib pajak yang punya objek pajak tidak berada di Kota Palopo. Yang kedua, ada objek pajak yang ganda, dan yang ketiga ada objek pajak yang tidak jelas keberadaannya.

 

”Ketiga hal ini yang menyebabkan perolehan PBB masih minim. Karena menyebabkan para kolektor PBB sulit untuk melakukan penagihan,” sebut Waris kemarin.

Untuk itu, sebutnya, ke depan pihak Bapenda akan melakukan perbaikan, utamanya wajib pajak yang tidak berada di tempat dengan mendorong para kolektor PBB mencari sumber data objek dan wajib pajak dengan mencari kontak personnya.

”Dengan begitu ada semacam pegangan untuk mencari wajib pajak tersebut jika wajib pajak dilengkapi alamat domisili dan juga nomor handphonenya masing-masing untuk memudahkan penagihan,” jelasnya.

Selain itu, ke depannya, Bapenda akan membuka website khusus soal informasi pembayaran PBB. Dimana wajib pajak tinggal membuka website dan mengetik nama dan domisili mereka dan melihat nominal pajak yang akan mereka bayarkan.

”Hal ini tentunya akan memudahkan kolektor PBB dalam melakukan penagihan nantinya,” bebernya.

Sementara itu, narasumber Sabir, dari PPKED Unhas Makassar memaparkan kendala perolehan PAD masih rendah terkadang disebabkan SDM belum memadai, anggaran tidak berdasarkan potensi yang dimiliki, serta belum adanya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya.

”Untuk itu, dalam meningkatkan perolehan PAD perlu adanya perbaikan sistem perpajakan, dimana dibutuhkan koordinasi dari seluruh stakeholder,” jelasnya.
Sebelumnya Wali Kota Palopo, HM Judas Amir, MH sering kali menyampaikan dalam setiap kegiatan yakni meminta kepada camat se Kota Palopo untuk tidak masa bodoh dan berpangku tangan atas realisasi pelunasan PBB di wilayahnya masing-masing.

Menurut Judas, ketika dirinya menjadi camat beberapa tahun silam dirinya selalu mendapatkan penghargaan atas pelunasan PBB di wilayahnya.
”Jadi jika ada kecamatan yang masih rendah realisasi PBB-nya berarti camatnya masa bodoh hanya berpangku tangan,” sebut Wali Kota. (palopopos/fajar)
RELATED ITEMS:

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top