BERITA UTAMA

Banyak Kadis di Kolaka Belum Miliki Sertifikat Diklatpim

ilustrasi/net

KOLAKAPOS, Kolaka — Lebih dari separuh pejabat struktural di lingkup Pemda Kabupaten Kolaka belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (Diklatpim), sebagaimana yang disyaratkan dalam PP Nomor 13/2002 hingga akhir tahun 2017 ini. Itu termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kini telah menduduki jabatan tinggi pratama setingkat eselon II, seperti kepala dinas atau kepala badan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Poitu Murtopo pada Senin (4/11) mengungkapkan, pada jabatan eselon II yang berjumlah 34 SKPD baru separuh yang memiliki seritfikat Diklatpim Tingkat II. Sementara eselon III dan IV jumlahnya lebih banyak lagi hingga mencapai ratusan orang. “Jumlah yang sudah ikut masih diatas 50 persen untuk eselon II atau paling tinggi 60 persen, sekarang masih ada yang sementara ikuti Diklatpim itu, diupayakan nanti semua sudah harus ikut,” papar Poitu di ruang kerjanya.

Kata Poitu, Diklatpim (berdasarkan jenjang dan kompetensi jabatan) merupakan hal wajib diikuti oleh semua ASN yang akan atau telah menduduki jabatan struktural eselon IV hingga eselon II. “Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Perubahan PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural) disebutkan bahwa PNS yang akan atau telah menduduki jabatan, wajib mengikuti dan dinyatakan lulus ujian Diklatpim,” katanya.

Meski demikian lanjut mantan kepala biro umum Setprov Sultra itu, ada beberapa faktor yang menyebabkan pejabat atau calon pejabat belum belum mengikuti Diklatpim. Selain kesempatan, juga salah satunya faktor pendanaan. “Kalau mau ikuti aturan memang seorang pejabat tidak bisa tidak, harus Diklatpim. Tidak bisa menjabat kalau tidak memenuhi salah satu unsur utama itu. Hanya saja ada hal yang masih bisa dikecualikan. Misalnya untuk (calon) eselon II bisa saja mengikuti seleksi jabatan tapi setelah menjabat maka dia harus ikuti Diklatpim itu,” jelasnya.

Diklatpim merupakan proses penyelenggaraan belajar dalam rangka peningkatan kapasitas PNS, yaitu tingkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan,sikap, yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah. (cr4/b)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top