KOLAKA TIMUR

Pemkab Koltim Dukung Pengembangan Sekolah Inklusi

Suasan seminar pendidikan kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPPA-RI) dengan Pemda Koltim di aula kantor camat Tirawuta.FOTO:Neno/Kolaka Pos

KOLAKAPOS, Tirawuta–Pemkab Koltim mendukung pengembangan sekolah inklusi atau sekolah umum, yang didalamnya juga dimasukkan bagi anak berkebutuhan khusus, karena sangat mendukung pemerataan dunia pendidikan di daerah yang baru berusia empat tahun tersebut.
Hal ini disampaikan Asisten III Setda Koltim Samsul Bahri Madjid mewakili Bupati Koltim, saat membuka seminar pendidikan kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPPA-RI) dengan Pemda Koltim, di aula kantor kecamatan Tirawuta, Senin (4/12) lalu.
Samsul menyampaikan, penddikan yang baik harus diberikan kepada masyarakat termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Sehingga pembinaan dan pelayanan pendidikan terpadu dan tidak ada diskriminasi.
“Jadi inilah makna pendidikan inklusi sebagai pendidikan metode pendidikan yang baru. Penyenggaraan pendidikan inklusi adalah salah satu syarat yang harus terpenuhi untuk membangun tatanan masyarakat yang kondusif, saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai keberagamanan sebagai bagaian dari sebuah kehidupan. Pendidikan inklusi ini adalah jembatan bagi setiap anak dalam memperoleh pendidikan, utamanya berkebutuhan khusus yang dididik bersama dengan anak-anak normal,” ungkapnya.
Jika dibina dengan baik kata Plh Sekda Koltim ini, anak-anak berkebutuhan khusus akan saling melengkapi dengan anak yang normal, lingkungannya akan sangat mendukung dengan hadirnya sekolah inklusi karena yang normal akan mendukung anak berkebutuhan khusus tersebut, dan nantinya di Koltim ini akan dipercepat penerapan metode pendidikan inklusi ini.
Sementara itu, Asisten Deputi Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus Kementerian PPPA Indra Gunawan menyampaikan, jika di Koltim sejak tahun lalu pihaknya sudah membentuk aktivis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di Desa Putemata dan Kelurahan loea. Pembentukan aktivis ini didasarkan banyaknya kasus-kasus kekerasan utamanya pada anak berkebutuhan khusus yang terjadi disekitar dan pelakunya biasanya tidak jauh dari orang-orang terdekatnya.
Untuk itu, dari pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dan menjangkaunya, olehnya itu kementerian ini mencoba membuat model-model gerakan ini di desa yang ada di 34 provinsi se-Indonesia, dan masing-masing provinsi akan diwakili dua kabupaten, dari masing-masing kabupaten ini akan diwakili dua desa atau kelurahan. Untuk di Sultra sebutnya, diwakili oleh Koltim dan Kolut. Di Koltim sendiri dipilih dua desa tersebut.
Menurutnya, banyak upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam perlindungan anak, tapi intervensinya hanya keluarga dan masyarakat. Sehingga harus ada suatu model dilakukan secara terpadu dan disana ada peran-peran pemerintah yang mengutamakan upaya pencegahan dibanding jika sudah ada korban.
Sehingga selama dua tahun pembentukan aktivis ini dan hasil evaluasi hasilnya sangat luar biasa. Sehingga ia berpesan jika semua pihak harus berupaya mendorong upaya ini yang salah satunya dengan model inklusi khususnya anak berkebutuhan khusus yang juga mempunyai hak menikmati pendidikan dan lainnya seperti anak normal, karena pihaknya sangat mendorong semua anak untuk dimasukkan disekolah khususnya anak berkebutuhan khusus, disabilitas, maupun anak yang ada di pedalaman.
Dalam acara ini, juga diserahkan sertifikat kepada para aktivis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. (k9/b)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top