BERITA UTAMA

Hasbi Pertanyakan Dana Rutin–Listrik Dinas TPH Kolaka Diputus Memalukan !

Kondisi kWh listrik dinas tanaman pangan dan holtikultura Kolaka yang disegel PLN dan tagihan PLN

KOLAKAPOS, Kolaka–Pengelolaan keuangan dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Kolaka tengah dalam tanda tanya besar. Bagaimana mungkin instansi negeri yang mendapat anggaran belanja sebegitu besar, menunggak pembayaran tagihan listrik tiga bulan berturut-turut? Tak ayal, PLN memutus sambungan listrik dinas pimpinan La Ramuli itu.

Kemarin (7/12), Miniature Circuit Breaker (MCB) yang terpasang di dinas yang beralamat di jalan Pemuda, Balandete Kolaka itu dicopot, sedangkan rak MCBnya ditempeli stiker bertulis “Diputus Karena Menunggak”. Pemutusan tersebut diketahui sudah berlangsung sejak Selasa (5/12). Dari hasil pantauan Kolaka Pos sekitar pukul 10.15 Wita, suasana di kantor SKPD yang sebelumnya bernama dinas Pertanian dan Tanaman Pangan itu, terlihat sepi hampir tanpa aktivitas. Beberapa ruangan tampak gelap karena tidak ada penerangan. Ketika hendak dimintai keterangan, beberapa staf enggan memberi jawaban.

Manager PLN Ranting Kolaka, Agus Dwi Setyawan kepada Kolaka Pos mengatakan dinas TPH menunggak pembayaran listrik selama tiga bulan dengan total tagihan Rp6,016 juta. “Kami lakukan pemutusan karena sampai saat ini (kemarin) belum ada itikad baik dinas TPH untuk melakukan pembayaran. Kalau sudah lewat tanggal 20 nanti kami akan lakukan pemutusan total dan pembongkaran,” jelasnya.

Pembongkaran dapat langsung dilakukan kepada dinas TPH karena telah diberi peringatan berupa surat teguran sebanyak dua kali. “Kami sudah melayangkan surat teguran, namun surat teguran tidak diindahkan oleh dinas sehingga kami lakukan pemutusan. Jika sampai batas waktu (20/12) tidak dibayar, maka PLN bisa langsung melakukan pembongkaran,” tambahnya.

Bahkan kata Agus, ia telah menyampaikan hal tersebut kepada Sekda Kolaka, Poitu Murtopo. “Saya sudah sampaikan hal ini kepada Sekda, pak Sekda juga menyayangkan hal tersebut. Beliau katakan ya kalau tidak mau bayar, nda usah pake listriknya PLN,” ungkap Agus.

Agus menambahkan, banyak kantor di Kolaka yang menunggak selain dinas KPH. Diantaranya kantor lurah Laloeha kecamatan Kolaka, namun telah diselesaikan tungakannya sehingga tidak dilakukan pemutusan. “Saya berharap kepada masyarakat yang menjadi pelanggan PLN untuk melakukan pembayaran sebelun tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 20, jika membayar diatas tanggal 20 maka PLN memberikan sanksi denda kepada pelanggan tersebut,” katanya.

Sementara itu Kadis TPH Kolaka La Ramuli saat dikonfirmasi melalui pesan singkat tidak memberikan komentar.

Anggota Komisi III DPRD Kolaka Hasbi Mustafa yang dimintai pendapat mengenai pemutusan itu, mengaku kaget sekaligus heran. Dengan dana rutin yang telah dianggarkan, seharusnya dinas TPH tidak menunggak pembayaran listrik atau kebutuhan primer lainnya. “Kenapa bisa begitu, kemana dana rutinnya. Jangan bilang tidak ada dananya, semua pembiayaan dalam satu tahun sudah dianggarkan. Jadi tidak ada alasan tidak terbayar, jangankan listrik, dana untuk makan minum saja ada, masa untuk yang vital begitu sampai tertunggak, tidak benar ini Kadisnya,” ujar Hasbi legislator Hanura tersebut melalui sambungan teleponnya.

Dirinya juga menyayangkan Kadis TPH La Ramuli yang tidak memperhatikan hal vital tersebut. “Jelas kalau listriknya putus apa mau dibikin dikantornya tersebut, listrik itu hal vital, jadi ini memalukan,” terangnya. (cr4/hud/b)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top