METRO KOLAKA

Kapolres Kolaka Ingatkan Jajaran Agar Tak Terlibat Politik

KOLAKAPOS, Kolaka–Tidak hanya dikalangan ASN saja, namun netralitas dalam pilkada juga harus dicamkan benar-benar oleh Polri. Kapolres Kolaka AKBP Didik Supranoto mengatakan pihaknya sudah sejak awal berkomitmen untuk tidak terpengaruh oleh pihak politik manapun.

“Kalau netralitas di politik dalam pilkada nanti, kita sudah komitmen dari awal netral serta tidak ikut campur dalam politik,”ujar beberapa waktu lalu.

Komitmen tersebut dikatakan memang sudah menjadi aturan bahwa Polri dilarang berpolitik praktis. Tugas Polri jelas memelihara Kamtibmas dan menegakkan Hukum.

“Dari dulu hingga sekarang hal itu selalu kita ingatkan bahwa kami dan segenap anggota di jajaran kami, apapun ceritanya, siapapun yang akan menjadi bupati wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, kita tetap menjadi anggota Polr yang wajib menjaga situasi keamanan di masyarakat,”ujarnya.

Lanjut Didik jajaran dari awal sudah diimbau untuk tetap menjaga netralitas dan keamanan selama musim tahapan pemilu berlangsung hingga selesai.

“Selalu saya ingatkan kepada anggota sehingga mereka tidak perlu mencampuri masalah politik. Jika pemilu kada sukses maka kami turut bangga,”ujarnya.

Jajaran kepolisian jelas aturan sanksi jika memang ada anggota yang melah ikut terlibat.

“Itu sudah ada aturannya, kalau mereka melakukan pelanggaran, mereka akan disidang disiplin dan kalau berat tentu akan dilakukan kode etik. Kalau sudah kode etik bahkan bisa dipecat,”jelasnya.

Didik mengaku selalu menyampaiakan dalam kesempatan apel bersama anggota. Ia selalu mengimbau untuk menjaga nama baik Institusi agar integritas kita sebagai anggota Polri benar-benar dapat dipercaya oleh masyarakat

“Itu sudah kita sampaikan, Insha Allah tidak akan ada yang terlibat, karena tidak ada untungnya,”imbuhnya.(hud)

Jangan Tempatkan Nelayan Pada Posisi Salah
–Kelengkapan SIPI Kewajiban Pemilik Kapal

Kolaka,KoP
Alademisi Universitas 19 November Kolaka Syahrir merasa ibah dengan ditangkapnya nelayan Kolaka oleh Polda Sultra. Nelayan tersebut bernama Hajar Bin Al Haris yang berdomisili di jalan Cakalang kelurahan Sea Kecamatan Kolaka. Nelayan tersebut di jebloskan di penjara oleh Satuan Polair Polda Sultra pada 20 Nevember 2017 karena melanggar undang undang perikanan menahkodai kapal tanpa dokumen kapal.

Kepada Kolaka Pos Sahrir mengakatakan pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan itu memang benar ada. Namun sayang pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan hanyalah masalah dokumen kapal yang saat di periksa oleh Polair Polda sementara di urus. Hanya saran saja mungkin bagusnya Polisi memberikan kebijakan agar pemilik kapal memperlihatkan dokumen tersebut.

“Surat Izin Penangkapan Ikan (Sipi) memang harus di miliki oleh kapal, tindakan Polair Polda Sultra sudah benar. Hanya sayangnya hukum tidak sampai pada pemilik kapal. Padahal semua dokumen kapal adalah tanggung jawab pemilik kapal. Kenyataanya yang menanggung adalah nahkodanya yaitu nelayan itu sendiri,” kata Sahrir.

Untuk kasus nelayan yang bernama Hajar, Pasal yang disangkan yaitu pasal 42 ayat 3 tentang perikanan. Padahal dalam pasal tersebut tugas sahbandar untuk memerikas kelengkapan dan keabshan kapal perikanan, memeriksa alat penangkapan ikan. Kemungkinan Syahbandar Kolaka tidak pernah nelakukan pemeriksaan rutin mengenai SIPI milik pengusaha Kapal di Kolaka.

“Seharuanya Syahbandar memberikan pemahaman kepada pemilik kapal di Kolaka untuk meperhatikan dokumen kapanya terutama SIPI,” tambahnya.

Semantara itu mengenai pasal 27 yang juga di tujukan kepada nelayan Kolaka berbunyi setiap orang yang memiliki atau mengoprasikan kapal ikan yang beroperasi diwilayah penagkapan ikan wajib memilki SIPI. Ini kesalah yang dilakukan oleh nahkoda mungkin dokumen SIPI yang bermasalah.

“Untuk kasus ini, nehnya nahkoda saja yang diambil namun pemilik kapal dan kapalnya tidak diamankan. Intinya adalah persoalah pelanggaran administrasi ini sebaiknya bukan hanya tanggung jawab nelayan perlu memang sosialisasi agar sampai kenelayan peraturan seperti ini. Tugas Syahbandar harus melakukan sosialisasi. Mungkin sebaiknya polair juga melakukan operasi rutin, agar nelayan mengurus adminiatrasinya,” tambahnya.(hud)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top