BERITA UTAMA

Batal, Pembanguan 500 Unit Rumah PNS Kolaka

Kadis Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kolaka H. A. Abbas

Abbas : Terkendala Sertifikat Tanah

KOLAKAPOS, Kolaka–Alasan karena belum memiliki sertifikat tanah, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kolaka membatalkan proyek pembangunan 500 unit rumah bagi pegawai negeri sipil (PNS) lingkup Pemda Kolaka tahun ini.
Padahal sejak awal tahun ini, Dinas perumahan telah mengeluarkan staetman alias pernyataan bahwa tahun ini akan membangun perumahan tersebut diatas lahan 32 hakter di desa Tikonu, kecamatan Wundulako. Bahkan pada saat Kolaka ekspo yang digelar akhir Pebruari lalu, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kolaka telah mewacanakan hal tersebut dengan memamerkan masterplan pembangunan perumahan yang akan dibangun. Anehnya tanda-tanda pembangunannya sampai sekarang belum jelas.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kolaka H. A. Abbas mengaku jika proyek pembangunan perumahan batal dilakukan tahun ini sebab masih terkendala sertifikat tanah yang belum ada. Untuk itulah pihaknya menunda pembangunan rumah tersebut. ” Kemarin memang kita berencana mulai membangun tahun ini karena masterplan sudah ada, namun setelah kita cek dokumen legalitas tanahnya ada sedikit bermasalah, karena ternyata diera kemarin waktu pejabat sebelumnya yang melakukan pengurusan saya tidak dapat datanya. Sehingga pengurusan sertifikatnya kemarin yang dibawa ke Jakarta ternyata waktu itu ada dokumen yang dikembalikan dari BPN pusat itulah yang sedang kami cari dan belum kami dapatkan ” ungkapnya saat ditemui media ini Selasa (12/12).

Namun saat ini kata mantan Kadis PU Kolaka ini, pihaknya telah melakukan pengurusan ulang agar legalitas tanah bisa segera di adakan, sebab syarat untuk melakukan kerjasama bersama pengembang harus jelas legalitas status tanahnya, sehingga proses pembangunan dapat dilakukan. ” Karena itu dokumen adalah dasar untuk ditindak lanjuti oleh pengembang makanya saya segera selesaikan, dan saya coba garap kembali dari nol. Sehingga tim dari BPN Kolaka sudah turun mengukur dan melakukan proses sertifikasi ” akunya.

Ia membantah jika proyek pembangunan perumahan batal dilakukan. Hanya pihaknya masih melakukan perbaikan dalam melengkapi semua persyaratannya. Sebab menurutnya, sebelum melepas kepada PNS atau masyarakat status kepemilikan tanah harus jelas. ” Tidak betul jika kita batalkan, hanya memang prosedurnya yang belum tuntas. Dan insyaallah tahun depan kita sudah bangun ” tutupnya.

Perumahan yang akan dibangun lanjut Abbas akan memiliki satu tipe yakni tipe 36 yang akan diberikan kepada PNS yang berpenghasilan rendah dengan kisaran harga sekitar 130 juta rupiah. (k9/b/hen)

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top