BERITA UTAMA

Nelayan Kolaka Ditangkap Polair, KKNP Mengadu ke DPRD Kolaka

KOLAKAPOS, Kolaka–Kerukunan Keluarga Nelayan Pesisir (KKNP) Kolaka mengadu ke Komisi II DPRD Kolaka pada Selasa (12/12) terkait sejumlah pemasalahan yang menimpa anggotanya, diantaranya penangkapan seorang nelayan Kolaka oleh Polisi Perairan (Polair) Polda Sultra beberapa waktu lalu.
Dihadapan anggota DPRD, Wakil Ketua KKNP Kolaka, Syamsul Alam mengadukan perihal penangkapan seorang nelayan Kolaka bernama Hajar, yang berlamat di Jl. Cakalang Kolaka pada 17 Novemer 2017 lalu.

“Kita ingin pertanyakan nasib anggota kami yang ditahan Polair Polda Sultra, dengan alasan Izin berlayar kadaluarsa, padahal dia kan pemilik kapal, kami kasian atas penangkapan ini,” terangnya kepada Komsisi II anggota DPRD.

Syamsul Alam yang didampingi empat nelayan lainnya juga mengadukan terkait sulitnya nelayan mendapatkan surat izin berlayar di Kolaka. “Kita kesulitan karena harus setiap hari diperbaharui surat izin berlayar itu, bisakah dimudahkan kami ini, dengan sekali seminggu saja, atau sebulan sekali, disitulah susahnya kita ini nelayan dalam mengurus surat ini,” adu Syamsul Alam.

Peganduan Nelayan itu diterima langsung oleh Ketua Komisi III, Saenal Amrin dan dua anggota Komsisi III lainnya yaitu Anang Juprianida dan Hj. Idiawati. Kepada Wartawan, usai menerima adan nelayan itu, Anang Juprianida, mengatakan persoalan nelayan tersebut akan disikapi dengan memanggil pihak Syahbandar dan Kadis Perikanan. “Kita sudah teima aspirasi mereka, dan Insya Allah Kamis nanti kita Panggil Syahbandar dan Kadis Perikanan,” papar Legislator Gerindra tersebut.

Anang juga mengungkapkan bahwa persoalan penangkapan nelayan tersebut, pihak DPRD tidak bisa berbuat banyak, kata Anang Pihaknya hanya memberikan usulan agar dikomunikasikan kepada pihak kepolisian. “Kita tidak bisa masuk terlalu jauh kalau sudah masuk dalam ranah hukum, kita hanya menyarankan agar hal tersebut bisa dikomunikasikan dengan pihak berwajib, hanya saja memang kita turut prihatin atas kejadian tersebut apalagi kalau dengar tadi aduannya mereka, bahwa yang ditangkap ini nakhodanya bukan pemilik kapalnya,” terang Anang.

Lanjut Anang terkait surat Izin berlayar yang juga menjadi aduan nelayan tesebut, Pihak DPRD akan meminta klarifikasi kepada Dinas Perikanan dan Pihak Syahbandar. “Kita minta dulu klarifikasi dengan Syahbandar dan Dinas Perikanan, lalu kita lihat bagaimana aturan sebenarnya, apakah mereka bisa dimudahkan, sebab dari adauan mereka ini yang menjadi dasar penangkapan salah satu nelayan tersebut, kasian juga kalau setiap hari harus dipebaharui izin berlayar itu,” terang Anang.

Anang juga menyayangkan adanya aduan terkait kelakuan salah satu Oknum Petugas yang diduga sering melakukan pungli kepada nelayan. “Ada juga mereka singgung tadi soal oknum petugas itu, kalau memang benar kita sangat sayangkan itu, nantilah kita lihat, kalau ada buktinya kita bisa adukan hal itu,” ujarnya. (cr4/b/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top