BERITA UTAMA

Sekda dan Kadis PPKAD Mubar Diperiksa Jaksa Tiga Jam

KOLAKAPOS, Raha — Sekertaris Daerah (Sekda) Muna Barat Husein Tali dan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Kadis PPKAD) Muna Barat Zakarudin memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam dugaan perkara tindak pidana korupsi Dana Hibah tahun anggaran 2014 sebesar Rp 8 miliar dan dana tunjangan penghasilan profesi guru tahun anggaran 2015 senilai RP 65miliar. Dua pejabat Muna Barat ini diperiksa selama tiga jam di ruangan berbeda. Dimana Sekda Muna Barat Husein Tali diperiksa diruangan Jaksa Fungsional mulai pukul 10.00 wita hingga pukul 13.13 wita, sedangkan Kadis PPKAD, Zakarudin diperiksa diruangan Kasi Pidum Kejari Muna mulai pukul 10.00 wita hingga pukul 13.30 wita.

Sekda Muna Barat pada Kolaka Pos membenarkan jika pemeriksaannya siang itu berkaitan dengan penyaluran Dana Hibah Pemkab Muna ke Pemkab Muna Barat pada 2014 silam dan penyaluran dana tunjangan penghasilan profesi guru 2015. “Hanya mengecek apakah dana hibah dari Muna ke Muna Barat ditransfer atau belum. Itu yang pertama, yang kedua ditanyakan apakah dana sertifikasi tahun 2015 dibayarkan oleh Pemkab Muna ke Muna Barat atau tidak,” ujar Husein Tali usai menjalani pemeriksaan Rabu, (13/12)

Husein Tali mengakui bahwa Pemkab Muna pada 2015 silam tidak melakukan transfer uang ke Pemkab Muna Barat untuk pembiayaan pengasilan guru. “Saat itu kita lakukan sendiri, kita berusaha berkordinasi dengan pemerintah pusat, biar ditransferkan dana untuk menutupi kebutuhan guru sekitar Rp30miliar lebih,”katanya. Sementara untuk dana hibah RP8miliar yang harusnya mereka terima dari Pemkab Muna, menurutnya, saat itu Pemkab Muna Barat hanya diberi Rp6miliar. “Dalam kewajiban undang-undang nomor 14 tahun 2014 terkait dengan pembentukan Kabupaten Muna Barat itu, bahwa Kabupaten Muna punya kewajiban memberikan dana ke Muna Barat Rp8miliar. Lalu mereka transfer 2014 Rp3miliar, 2015 Rp3miliar. Sisanya yang Rp2miliar itu yang belum di transfer sampai sekarang,” ungkapnya.

Hal senada, Kadis PPKAD Muna Barat Zakarudin membenarkan hal tersebut. Menurutnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muna Barat sudah berupaya meminta Dana profesi guru dan tunjangan tambahan pengahasilan guru tersebut pada Pemkab Muna, namun saat itu Pemkab Muna tidak mengindahkan permintaan mereka. “Diknas sudah ada upaya tapi tidak diberikan. Tidak disalurkan dari Muna ke Muna Barat. Setelah tidak berhasil, saat itu, Muna Barat berusaha sendiri meminta ke pemerintah pusat terkait dana profesi guru dan tunjangan tambahan pengahasilan guru itu,” ungkapnya. Namun sayang Kadis PPKAD ini tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diberikan oleh pemerintah pusat tersebut. “Kita dapat tapi saya tidak hafal jumlahnya,” kilahnya

Sementara untuk dana Hibah yang telah tertuang dalam undang-undang nomor 14 tahun 2014 terkait dengan pembentukan Kabupaten Muna Barat kata Zakarudin, harusnya Pemkab Muna Barat mendapatkan anggaran tersebut sebesar Rp8miliar, namun yang diberikan oleh Pemkab Muna hanya Rp6miliar. “Ini undang-undang. Undang-undang itu kewajiban tidak perlu meminta. Untuk apa mengupayakan sesuatu yang sudah pasti,” tandasnya.

Sementara itu, eks Kepala Bappeda Muna, Syahrir mengatakan, dana tunjangan profesi guru berasal dari transfer dana dari pemerintah pusat ke rekening Pemkab Muna untuk diberikan ke Muna Barat. “Ada anggarannya dana profesi guru, tapi proses bayar membayar saya tidak tahu. Nanti tanya sama keuangan. Karena sumua ada petunjuk pelaksanaannya,” ujar Syahrir pada Kolaka Pos siang itu.

Lanjut Syahrir mengatakan, untuk dana Hibah juga sudah masuk dalam perencanaan, sebab dana hibah tersebut bersumber dari dana APBD Muna. “Direncanakan Rp8miliar totalnya, tapi sudah dicairkan. Tinggal Rp2miliar. Rp1 miliar dianggarkan 2016, tapi saya tidak tahu cair atau tidak. Kalau prosesnya nanti ditanya di keuangan,” tandasnya.

Untuk diketahui, kedatangan eks Kepala Bappeda Muna tersebut ke Kantor Kejari Muna guna menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada perkara korupsi DAK 2015. (m1/b/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top