BERITA UTAMA

Lima Oknum ASN Tersangka Korupsi DAK, Terancam Hukuman 15 Tahun Penjara

Konfrensi Pers Tim Penyidik Kejari Muna pada saat menetapkan lima tersangka korupsi DAK. FOTO: Ahmad/Kolaka POs

KOLAKAPOS, Raha — Setelah melalui proses pemeriksaan yang cukup panjang, akhirnya penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna merilis nama-nama tersangka tindak pidana korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Muna tahun anggaran 2015 yang jumlahnya mencapai Rp310miliar. Pasalnya, ke lima tersangka ini merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif di Pemda Muna.

Kasi intel Kejari Muna Laode Abdul Sofyan mengungkapkan empat oknum ASN tersebut yakni mantan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) berinisial RN, Kabid Anggaran DPPKAD TS, Kabid Bina Marga Dinas PU SND, Kabid Perbendaharaan inisial HS, serta Pemegang Kas Daerah IG.

Dari lima oknum ASN tersebut ucap Sofyan Kepala BPKAD Muna RN ditetapkan jadi tersangka pada dua perkara korupsi yakni pembayaran pekerjaan menyebrang tahun yang dibiayai menggunakan DAK, dan RN juga terlibat dalam pengelolaan keuangan negara melalui deposito DAK 2015. ” Pertama untuk pembayaran DAK 2015 ditetapkan tersangkanya ada tiga orang yakni mantan kepala BPPKAD RN, kemudian Kabid Anggaran BPKAD TS, dan dari pihak PPK di Dinas PU SND. Kedua, terkait pengelolaan deposito keuangan negara 2015 untuk sementara disimpulkan tersangkanya yaitu mantan kepala DPPKAD RN, Kabid Perbendaharaan HS dan Pemegang Kas Daerah atau selaku Kuasa BUD berinisial IG,” ungkap pria kelahiran pulau Wakatobi tersebut dalam jumpa pers yang digelar diruang rapat Kejari Muna Kamis, (21/12).

Lanjut Sofyan mengatakan, akibat ulah kelima orang oknum ASN tersebut, negara dirugikan sebesar Rp241miliar. Pasalnya, kerugian tersebut merupakan akumulasi dari penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam pembayaran pekerjaan yang dibiayai dari DAK 2015 kemudian menyebrang di 2016 dengan anggaran Rp110 miliar. “Dari proses penyidikan sudah ditemukan adanya kerugian keuangan negara yang sesuai perhitungan sementara dari penyidik dan sementara dalam proses juga perhitungan atau audit ahli di BPKP yang sudah kita ajukan dan dalam proses perhitungan itu kurang lebih Rp 41 miliar kerugian negara,” katanya Selanjutnya kata dia penyidikan terkait dalam pengelolaan deposito keuangan negara 2015 yakni Rp200miliar. “Pasal yang disangkakan yaitu pasal 2, pasal 3 dan pasal 9 undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang undang nomor 20 tahun 2001 atas perubahan undang undang nomor 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi 1999 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Ancaman hukuman diatas 15 tahun penjara,” tandasnya. (m1/b/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top