BERITA UTAMA

Dewan Bakal Kembali Hearing BKSDM dan Disdikbud Muna, Terkait Pelantikan Kepsek Yang Meninggal

ilustrasi/net

KOLAKAPOS, Raha – Masih ingat pelantikan Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon III dan eselon IV di Pemda Muna pertengahan Desember lalu? Pelantikan tersebut dinilai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muna sangat amburadul. Rupanya, persoalan tersebut belum berakhir.

Pasalnya, DPRD Muna akan kembali melakukan hearing kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Muna, La Kusa. Hearing tersebut, untuk mengetahui sejauh mana tindaklanjut pelantikan kepala sekolah yang telah meninggal dunia sebelum dilantik. Tak hanya itu saja, legislator juga sekaligus memanggil kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Muna, Ashar Dulu guna dimintai keterangannya terkait mekanisme perekrutan para kepala sekolah yang dilakukan oleh Disdikbid Muna. Hal tersebut diungkap Wakil Ketua Komisi I DPRD Muna Awal Jaya Bolombo saat ditemui di kantor Bupati Muna, Kamis (4/1).

Menurutnya, pemanggilan terhadap dua kepala instansi tersebut karena dalam mutasi 1300 ASN Muna itu banyak kejanggalan yang ditemukan. Diantaranya pelantikan kepala sekolah dinilai tak memenuhi kualifikasi. Bahkan fakta-fakta yang ditemukan Dewan saat hearing bersama BKSDM pada medio Desember tahun lalu terdapat beberapa orang Kepala Sekolah yang dilantik telah meninggal dunia, kemudian ada juga oknum ASN satu tahun tak berkantor tiba-tiba dilantik menjadi Kepala Sekolah. “Itu ketahuan saat pelantikan di SMP Tongkuno. Habis itu, kepala SMP di Lohia sudah meninggal. Kepala SMP Parigi telah pensiun. Kemudian, Kepala Sekolah disalah satu SD sakit sudah lama tapi ikut juga dilantik. Janganmi saya sebut nama. Pastinya, kalau dua intansi ini membantah, kami akan sebut. Makanya, kita panggil Dinas PK dan BKPSDM untuk pula memberikan klarifikasi terkait hal itu. Ungkap Awal Jaya Bolombo

Tidak hanya itu, Ia juga bakal mempertanyakan, tentang terdapat segelintir para kepala sekolah yang telah menjalankan tugas, meski SK belum diterima. “Ini juga yang jadi masalah sebenarnya. Tapi, untungnya pejabat lama tidak mempertanyakan surat tugas. Mungkin, ada yang saling memahami. Tapi, kami sebagai lembaga pengawasan jadi fokus perhatian, ” ucapnya.

Politisi asal Demokrat ini menegaskan secara institusi Ia tidak bakalan main-main dalam urusan perkara tersebut. Bahkan, dirinya mewarning BKPSDM dan Dinas PK, untuk tidak mengeluarkan SK masing-masing person. Hal tersebut merupakan kesepakatan yang telah dibangun antara Dewan dengan BKSDM saat hearing Desember lalu. “Ini ada kesepakatannya. Jangan keluarkan dulu SK person sebelum ada tindaklanjutnya. Intinya, kita mau rapat kembali bersama-sama supaya clear,” tegasnya. (m1/b)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top