BERITA UTAMA

Korupsi DAK Muna, Kejari Muna Siap Hadapi Praperadilan

ILustrasi

KOLAKAPOS, Raha — Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna Laode Abdul Sofyan menegaskan siap menghadapi praperadilan dari lima tersangka korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Muna tahun 2015. Sebelumnya, lima tersangka korupsi DAK Muna ini yakni mantan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Ratna Ningsih, Kabid Anggaran DPPKAD Laode Muh Taslim, Kabid Bina Marga Dinas PU Sanudi, Kabid Perbendaharaan Laode Hasrun, dan Pemegang Kas Daerah Muh Idrus Gafiruddin melalui tim kuasa hukum mereka yakni Abidin Ramli, Muh Saleh, Muh Ramli Jaya dan Muh Dahlan Moga, telah mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Raha pada Kamis, (4/1) lalu.

Laode Abdul Sofyan mengatakan, penetapan tersangka terhadap lima oknum ASN Pemda Muna itu sudah sesuai. Sebab penyidik sudah memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan mereka sebagai tersangka dalam perkara korupsi DAK Muna tahun 2015 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp241 miliar. “Silakan saja mereka lakukan praperadilan, karena itu sah-sah saja. Itukan bagian dari proses hukum juga. Sebagai penyidik, kami siap hadapi praperadilan itu,” tegas Sofyan saat dijumpai di kantornya akhir pekan lalu.

Namun, menurut Sofyan pihaknya belum menerima pemberitahuan secara resmi dari PN Raha akan aksi “perlawanan” melalui praperadilan yang diajukan oleh kelima tersangka korupsi DAK itu. “Sampai sekarang kami belum menerima surat pemberitahuan dari PN Raha jika ada praperadilan tersebut,” tandasnya.

Untuk diketahui DAK Muna tahun anggaran 2015 sebesar Rp310 miliar. Namun dalam pengelolaan uang negara tersebut banyak kejanggalan. Kejaksaan pun melakukan penyelidikan terkait penggunaan aliran uang negara yang nilainya ratusan miliar itu. Hingga pada akhirnya di pertengahan bulan Desember 2017, penyidik Kajari Muna menetapkan enam nama sebagai tersangka awal dalam perkara dugaan korupsi DAK tahun 2015 ini. Nama tersebut yakni mantan kepala DPPKAD Ratna Ningsih, Kabid Anggaran BPKAD Laode Muh Taslim, pihak PPK atau Kabid Bina Marga Dinas PU Sanudi. Tiga nama tersebut terjerat perkara korupsi pembayaran pekerjaan menyeberang tahun yang dibiayai menggunakan DAK sebesar Rp110 miliar. Kerugian negara ditaksir senilai Rp41 miliar.

Selanjutnya perkara korupsi pengelolaan keuangan negara melalui deposito BANK menggunakan DAK 2015 senilai Rp200 miliar yakni mantan kepala DPPKAD Ratna Ningsih, Kabid Perbendaharaan Laode Hasrun, dan Pemegang Kas Daerah atau selaku Kuasa BUD, Muh Idrus Gafiruddin. Kerugian negara atas perkara korupsi deposito ini sebesar Rp200 miliar. Karena dianggap oleh penyidik terlibat dalam korupsi, maka mereka telah melanggar pasal 2, pasal 3 dan pasal 9 undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang undang nomor 20 tahun 2001 atas perubahan undang undang nomor 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi 1999 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman diatas 15 tahun penjara. (m1/b)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top