BERITA UTAMA

Anggaran Pemda Muna Minim–Bupati Muna “Curhat” ke Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI

KOLAKAPOS, Raha–Bupati Muna LM Rusman Emba meluapkan curahan perasaannya (Curhat) ke Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Kuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) Syarifuddin Udu kalau saat ini anggaran keuangan daerah kabupaten Muna sangat minim. Dimana APBD Muna hanya berjumlah Rp1,1 triliun. Akibatnya, Ia bekerja keras guna mendapatkan suplay dana pusat maupun provinsi untuk menutupi kebutuhan belanja daerah. “Curhatan” tersebut diutrakannya saat orang nomor satu di Bumi Sowite ini menerima kunjungan kerja Dirjen Bina Kuangan Daerah Kemendagri RI Syarifuddin Udu di gedung Galampa Kantolalo jalan bypas kota Raha Selasa, (9/1)

Pertemuan yang juga dihadiri Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Isma siang itu, LM Rusman Emba mengungkapkan tahun ini Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Muna senilai Rp650 miliar. Sementara belanja pegawai mencapai Rp498 miliar dan dana pendamping untuk desa sebesar 20 persen. Lalu, Pemda Muna harus melakukan pembayaran hutang pembangunan RSUD Muna pada SMI sebesar Rp40 miliar. Ditambah lagi dana bagi hasil dari Pemprov Sultra sebesar Rp11 miliar turun menjadi Rp6 miliar. Kondisi tersebut ucap Bupati Muna ini sangat menggrogoti APBD Muna. ” Kondisi kuangan kita memamg agak sulit. Selain dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saya uraikan diatas, juga ditambah dengan masalah ASN kita yang pindah ke Kabupaten Muna Barat cuma 1000an orang. Padahal dalam undang undang pemekaran itu, harus 3000 orang ASN yang masuk ke Muna Barat. Inilah yang membuat kondisi keuangan kita kian sulit dan harus menanggung belanja pegawai yang sangat besar,” uangkap Rusman saat memberikan sambutannya.

Tidak hanya itu, Rusman juga curhat mengenai sejumlah program pembangunannya yang dianggap sebagai pelanggaran hukum hingga akhirnya program-programnya tersebut belum berjalan hingga saat ini. ” Kita mau membangun di Muna ini susah. Baru saja kita melalukan pelebaran bahu jalan di Warangga (Areal kawasan hutan lindung. Red) karena rawan laka lantas eh, habis Kepala SKPD saya diperiksa polisi. Kemudian kita melakukan pelebaran bahu jalan Nasional dari lebar 4 meter menjadi 8 meter, katanya kita melanggar itu, ini dan diperiksa lagi. Kemudian terkait dana untuk pelebaran bahu jalan di Warangga, kita sudah dijanjikan dana Rp38 miliar dari pemerintah pusat, namun sampai sekarang dana tersebut belum turun. Olehnya itu, kita berharap agar Pak Dirjen dan Pemprov Sultra dapat membantu menggelontorkan suntikan dana ke Muna. Muna tidak bisa dibangun sendiri tanpa bantuan pemerintah pusat dan Pemprov Sultra,” pintahnya.

Ditempat yang sama, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Syarifuddin Udu menyarankan agar kegiatan pembangunan jalan provinsi, Pemda Muna tidak perlu menggunakan anggaran daerah. Namun harus menggunakan anggaran provinsi. Demikian pula untuk pembangunan jalan nasional, kata dia harus meminta izin ke Kementerian PU.

Sementara untuk pengurusan DAU dan DAK, Syarifuddin Udu, mengatakan Pemda Muna tidak perlu melakukan loby-loby. Sebab, dalam penyusunan APBD, DAU dan DAK ini tidak perlu di loby atau harus diurus-urus. ” Saya bicara normatif. Kalau mau dapat DAK, jangan buat proposal cuma dua lembar. Buat yang lengkap berikut kegiatan, rincian anggaran dan manfaat. Yang paling penting, waktu pengusulannya jangan terlambat. Ingat DAK itu ada dua versi, ada yang diminta dan tidak diminta. Jadi hati-hati. Kami tahu masalah ini, karena biasanya kalau daerah itu dananya kurang pasti kreatif,” katanya

Sedangkan untuk masalah Dana Desa (DD), pria kelahiran Muna ini menegaskan anggaran DD tidak boleh dikeluarkan untuk membiayai pendamping desa baik itu Inspektorat ataupun kepolisian. “Kalaupun ada, itu harus dari APBD kabupaten/kota,” katanya menegaskan. (m1/b/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top