BERITA UTAMA

Jaksa tidak Hadir di Persidangan, Kuasa Hukum Tersangka Korupsi DAK Kecewa

Ketua tim kuasa hukum tersangka dugaan korupsi Dana Alokasi (DAK) Muna Muhamad Dahlan Moga

KOLAKAPOS, Raha — Ketua tim kuasa hukum tersangka dugaan korupsi Dana Alokasi (DAK) Muna Muhamad Dahlan Moga kecewa atas ketidak hadiran personil Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna pada sidang perdana praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Raha yang digelar Rabu, (10/1). Akibatnya, sidang praperadilan tersebut ditunda hingga Selasa, (16/1) mendatang. ”

Dahlan Moga mengungkapkan, sejatinya, tidak ada alasan pihak termohon yakni Kejari Muna untuk tidak hadir dalam proses persidangan praperadilan, apalagi hingga menunda proses persidangan. Sebab, dalam lembaga Kejari Muna tersebut cukup banyak personilnya (Jaksa.Red). Namun yang terjadi pada saat persidangan berlangsung, ditulis dalam surat permohonan termohon (Kejari Muna. Red) bahwa termohon mempunyai kegiatan kedinasan yang tidak bisa ditinggalan sehingga tidak bisa hadir dalam persidangan praperadilan tersebut. “Kami menyesalkan, proses inikan sebenarnya tujuan kita bersama. Semua, bukan hanya pemohon tapi juga termohon yaitu untuk mencari keadilan dan kepastian hukum. Jadi itu yang kita tuju dari poroses ini. Jadi kalau kemudian diikuti dengan alasan yang disebutkan tadi, saya rasa kami meyesalkan. Tapi, kami terima keputusan hakim harus menunda karena itu semua ada tatacara yang sudah diatur dalam praperadilan,” ketusnya

Menurutnya, berdasarkan permohonan yang diajukan oleh empat orang kliennya yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara DAK 2015 yakni Hj Ratna Ningsih Lulento, Laode Muhammad Taslim, Laode Hasrun, dan Muhammad Idris Gafiruddin dimana dalam subtansinya, kerugian negara tidak pernah ada. Tetapi kemudian Kejari Muna menetapkan lima tersangka. Empat orang diantaranya merupakan kliennya. “Penetapan tersangka itu adalah sebuah proses akhir dari sebuah penyidikan. Jadi harus ada bukti-bukti dulu. Termasuk kerugian negara baru menetapkan tersangka,” katanya

Olehnya itu, dengan praperadilan yang mereka ajukan tersebut, PN Raha dapat memutuskan bahwa penetapan tersangka terhadap empat orang kliennya itu tidak sah dan batal bagi hukum. “Kalau kami, tidak ada kerugian negara. Kami membaca surat penetapan tersangka itu tidak disebutkan. Terus kami membaca dari teman-teman media ada kerugian. Inikan ada sinyalemen bahwa Kejaksaan menentukan sendiri, kemudian menetapkan tersangka,” tandasnya. (m1/b/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top