BERITA UTAMA

Pemprov Sultra Belum Memberi Nomor Registrasi

Soal Perda Hewan Ternak di Muna

KOLAKAPOS, Raha–Komisi II DPRD Muna telah memparipurnakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Hewan Ternak pada 28 Desember 2017 lalu. Namun hingga saat ini perda hewan ternak tersebut belum dapat diterapkan untuk menertibkan hewan ternak berupa sapi dan kambing yang berkeliaran di dalam kota Raha. Hal tersebut disebabkan, perda ternak yang dilahirkan dewan tahun lalu itu belum mendapatkan nomor registrasi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kasubag Penyusunan Produk Hukum Daerah, Kaldav Akiyda Sihidi mengungungkapkan, Bagian Hukum Pemda Muna telah melayangkan surat resmi kepemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara guna mendapatkan nomor registrasi terkait Perda hewan ternak yang telah di Paripuranakan oleh DPRD Muna. Namun surat yang meraka layangkan itu belum mendapatkan balasan. “Dalam peraturan perundang-undangan di isyaratkan bahwa Raperda sebelum ditetapkan dan di undangkan itu harus mendapatkan nomor registrasi dari Gubernur melalui Biro Hukum. Namun saat ini kami masih menunggu surat yang kami masukan kesana, tinggal kami menunggu surat balasannya. Setelah itu tinggal kita rapikan kembali, lalu tandatangan Sekda dan ditetapkan oleh Bupati,” ujarnya saat dijumpai Kolaka Pos diruang kerjanya Kamis, (11/1)

Menurutnya, dalam Perda hewan ternak itu ditekankan agar para pemilik hewan ternak dapat memelihara ternak mereka dengan baik. “Larangan bagi pemilik ternak, dimana mereka tidak boleh lagi mengembalakan ternaknya ditempat-tempat tertentu. Seperti di taman kota, ruang terbuka hijau, lokasi reboisasi, perkantoran, lokasi pariwisata, lapangan olahraga serta Sapi dan kambing ini tidak boleh berkeliaran dijalan raya,” ungkapnya

Ia juga mengatakan, dalam perda ternak tersebut, ada sanksi yang diberikan oleh pemilik hewan ternak jika mereka membiarkan hewan ternak mereka tetap dilokasi yang sudah dipasang tanda larangan hewan berkeliaran. “Jika ditemukan melanggar, maka hewan ternaknya akan diambil oleh petugas dalam hal ini Pol PP. Kemudian, pemilik ternak tersebut harus membayar uang tebusan,” tandasnya. (m1/b/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top