BERITA UTAMA

Tuntutan Warga 14 M, ke PT. BPB tidak Mendasar

Foto Direktur PT. Baula Petra Buana Andy Adi Aksar (Kanan) Bersama Rekannya (Kiri) Saat Memberikan Keterangan Kepada Wartawan.FOTO:Kadamu/Kolaka Pos

Pengakuan Kades Sulfian Suganda

KOLAKAPOS, Kendari–Ribuan Masyarakat yang katanya tergabung dalam kelompok sebagai petani rumput laut Desa Roraya, Kecamatan Tinanggea, Kanawe Selatan (Konsel), dan mengaku terkena pencemaran aktivitas tambang PT Baula Petra Buana (BPB) dan meminta ganti rugi sebesar 14 miliar, dianggap tak mempunyai dasar. Pasalnya kurang lebih 1000 masyarakat yang meminta ganti kepada PT BPB hanya mengaku sebagai warga Desa Roraya, namun tidak mempunyai bukti, bahkan lahan yang mereka maksud dicemari tersebut diduga fiktif atau tidak ada.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Desa (Kades) Roraya, Sulfian Suganda saat dikonfirmasi melalui telpon selulernya, dimana dirinya membenarkan bahwa sekelompok masyarakat yang dikoordinir oleh H. Uddin itu hanya bukan masyarakat Desa Roraya. “Saya jamin 100 persen yang mengaku itu tidak ada warga saya, dan saya sudah investigasi dengan pak Camat Tinanggea tidak ada warga Roraya
bahkan warga Kecamata Tinanggea. Mereka semua berasal dari Tinanggea, ada dari Bombana, Kendari, Daerah dan Kepulauan bukan diwilayah Tinanggea,” paparnya.

Lanjut Kades, bahkan H. Uddin yang kordinir seluruh masyarakat mengaku dirugikan PT BPB itu juga bukan warga Desa Roraya tetapi warga Desa Lakara, Kecamatan Palangga Selatan, Konsel. Dan H. Uddin sengaja melakukan propokasi dan merekrut orang untuk bersama-sama mengaku sebagai petani rumput laut yang terkena imbas dari pencemaran aktifitas tambang PT BPB khususnya pengoprasian Jetty di Desa Roraya. “Mereka semua mengaku saja itu tidak ada yang betul, mereka klaim punya lokasi rumput laut tapi bohong,” katanya.

Sementara itu, Direktur PT BPB, Adi Aksar yang juga dikonfirmasi menegasakan jika aktivitas pelabuhan Jety PT Baula tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. Karena sebelumnya sudah ada uji laboratoium yang mana, tim laboratorium Budi Daya Perikanan dan Air Payau Makassar melakukan uji kualitas air laut. “Hasilnya ujinya itu negatif serta berada dalam batas air, artinya tidak terjadi pencemaran terhadap rumput laut dan tambak ikan warga,” ujar Adi Aksar.

Bahkan, pihak perusahaan siap mengganti rugi apabila ada masyarakat yang menjadi korban dari pencemaran lingkungan dari aktivitas PT Baula. Tentunya dengan bukti-bukti yang real bahwa telah terjadi pencemaran yang diakibatkan aktivitas PT BPB. “Sebelumnya kami sudah hearing di DPRD Konsel bahwa jika memang ditemukannya ada dampak terhadap lingkungan, kami siap bertanggungjawab dalam memberikan kompensasi. Namun jika tidak ada dampak, ya tentunya kompensasi itu tidak mungkin akan dilaksanakan, karena kami tetap mengacu pada hasil kesepatakan bersama,” tegasnya. (P2/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top