BERITA UTAMA

SPDP Korupsi DAK Muna Sampai ke KPK

KOLAKAPOS, RAHA —Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna untuk melakukan pengusutan perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Muna tahun anggaran 2015 yang totalnya senilai Rp310 miliar rupanya SPDP tersebut tidak hanya berada dilingkup Kejaksaan. Tetapi Kejari Muna juga mengirim SPDP tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut terkuak dalam sidang praperadilan nomor: 01/PID.PRA/2018/PN.RAH agenda sidang pembacaan tuntutan dan pembelaan yang digelar Pengadilan Negeri (PN) Raha Selasa, (16/1).

Menurut Kajari Muna, Badrut Tamam, tembusnya SPDP perkara korupsi DAK Muna di kantor KPK sebagai wujud nyata bahwa Kejari Muna sangat bersungguh-sungguh dalam memberantas perkara tindak pidana korupsi. “Kalau kuasa hukumnya meminta kapan pengirimannya, maka kita serahkan. Kita tidak main-main dalam menangani perkara besar ini,” tegasnya

Tidak hanya itu, fakta lain yang terungkap dalam sidangan praperadilan yang dipimpin hakim tunggal PN Raha Aldo Adrian Hutapea SH MH siang itu, bahwa ke empat pemohon tersangka korupsi DAK yakni mantan Kepala DPPKAD Muna, Hj Ratna Ningsih Lunento, Kabid Anggaran DPPKAD, Laode Muhammad Taslim, Kabid Perbendaharaan Laode Hasrun, dan Pemegang Kas Daerah Muh Idrus Gafiruddin rupanya mereka ditetapkan sebagai tersangka lantaran penyidik kejaksaan telah menemukan lebih dari dua alat bukti yang dianggap cukup untuk menjerat mereka sebagai tersangka awal pada tindak pidana korupsi DAK Muna tahun 2015. “Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, penyidik telah mengumpulkan lebih dari dua alat bukti. Satu, keterangan para saksi. Dua, keterangan ahli. Tiga, alat bukti surat. Empat, petunjuk. Dengan mendasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU -XII/2014. tanggal 28 April 2015, maka penetapan tersangka atas nama Hj Ratna Ningsih Lunento dan Laode Muhammad Taslim dalam perkara
tindak pidana korupsi penyimpangan atau penyelewengan keuangan negara pada kegiatan proyek atas pekerjaan yang penyelesaiannya melewati tahun anggaran DAK 2015. Dan Penetapan tersangka Hj Ratna Ningsih Lunento, Laode Hasrun, Muhammad Idris Gafiruddin dalam tindak pidana perkara korupsi penyimpangan atau penyelewengan keuangan negara pada pengelolaan keuangan daerah (Deposito) DAK kabupaten Muna tahun anggaran 2015 adalah sudah sah berdasarkan undang-undang karena telah ditemukan lebih dari dua alat bukti,” ungkap Kasi Pidum Kejari Muna Yosepus Ari Sepdiandoko saat membacakan pembelaan termohon.

Pantauan Kolaka Pos siang itu, pemohon yakni Hj Ratna Ningsih Lunento, Laode Muhammad Taslim, Laode Hasrun, dan Muh Idrus Gafiruddin tidak terlihat di lokasi sidang. Hanya terlihat empat dikuasa hukum yang telah mereka tunjuk yakni Abidin Ramli, Muh Saleh, Muh Ramli Jaya dan Muh Dahlan Moga. Sementara dari pihak termohon Kejari Muna yang hadir dalam sidang tersebut yakni Kasi Intel Kejari Muna Laode Abdul Sofyan, Kasi Pidum Yosepus Ari Sepdiandoko, Jaksa Fungsional Usman La Uku, dan Andi Muhammad Dedy Hidayat. (m1/b/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top