MUNA

Sidang Praperadilan Tersangka Korupsi DAK Muna–Saksi Ahli Pemohon : Kerugian Negera Harus Ditentukan BPK

Ahli Hukum Tatanegara dan Administrasi Fakultas Hukum Dr Adnan Jamal SH MH saat diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan sebagai saksi ahli pada pesidangan praperadilan di PN Raha.FOTO:Ahmad/Kolaka Pos

KOLAKAPOS, Raha–Keterangan dua orang saksi ahli yang dihadirkan oleh kuasa hukum pemohon tersangka korupsi DAK Muna, dalam sidang praperadilan nomor: 01/PID.PRA/2018/PN.RAH yang digelar Pengadilan Negeri (PN) Raha, kemarin (18/1), sangat menguntungkan pemohon.
Sebabnya, berdasarkan fakta sidang siang itu, dua orang saksi ahli yang dihadirkan oleh kuasa hukum pemohon dari Universitas Halu Oleo (UHO) Sulawesi Tenggara, yakni Ahli Hukum Pidana Fakultas Hukum Dr. Oheo Kaimuddin Haris SH MSc LLM dan Ahli Hukum Tatanegara dan Administrasi Fakultas Hukum Dr. Adnan Jamal SH MH ini, mereka menegaskan bahwa untuk menentukan kerugian negara dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi, supaya bisa dijadikan sebagai satu alat bukti yang sah untuk menetapkan tersangka, yakni harus ada penetapan kerugian negara yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
“Berkaitan dengan lembaga yang berwenang sebagaimana yang dilahirkan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 tahun 2016, disitu adalah melahirkan suatu legitimasi. Bahwa disini adalah legitimasi penguatan, dimana disitu adanya surat dari Mahkamah Agung yang mengikat kedalam dan itu berlaku bagi seluruh Hakim di seluruh Indonesia, agar BPK ini dijadikan acuan atau rujukan. Tidak ada lembaga lain yang menyatakan ada kerugian. Boleh saja semua bisa menuding, tapi yang menetukan adanya suatu kerugian atau mendeclare adanya suatu kerugian nyata itu adalah lembaga yang sudah ditunjuk oleh undang-undang dasar,” tegas dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum UHO Dr. Oheo Kaimuddin Haris SH LLM MSc saat memberikan kesaksian dalam sidang praperadilan yang dipimpin hakim tunggal PN Raha, Aldo Adrian Hutapea SH MH.
Senada, Ahli Hukum Tatanegara dan Administrasi Fakultas Hukum UHO Dr. Adnan Jamal SH MH saat menanggapi pertanyaan yang dilontarkan kuasa hukum pemohon, Dahlan Moga “Apakah selain penyidik ini, selain BPK bisa kemudian menghitung atau menyatakan adanya unsur kerugian negara?” Menurut pandangan Adnan Jamal, tidak ada lembaga lain yang sacara konstitusional yang berwenang mendeclare kerugian keuangan negara kecuali BPK.
“Jangankan penyidik, BPKP pun, walaupun disana sering terjadi perdebatan dikalangan ahli. Tapikan ini saya menerangkan pendapat saya yang juga konsisten dengan pendapat-pendapat yang serupa yang ditanyakan kepada saya. Artikelpun yang saya tulis itu bahwa satu-satunya lembaga negara yang berwenang itu adalah BPK. Jadi tanpa harus ada lagi pak desa yang menghitung, pak dosen yang menghitung, inspektorat yang menghitung, penyidiknya yang menghitung dan seterusnya itu, semua tidak berwenang. Khusus untuk menentukan adanya kerugian negara atau sebaliknya. Satu satunya yang menentukan keuangan negara adalah hasil audit BPK dan ketika diluar daripada itu berarti cacat wewenang. Cacat wewenang berarti batal demi hukum,” tegasnya.
Untuk diketahui, pantauan Kolaka Pos, sidang praperadilan nomor: 01/PID.PRA/2018/PN.RAH yang dipimpin hakim tunggal PN Raha, Aldo Adrian Hutapea SH MH ini kembali ditunda, namun akan kembali digelar pada hari ini (19/1). Dengan agenda sidang mendengarkan keterangan saksi ahli dari termohon Kejaksaan Negeri Muna. (m1/b)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top