MUNA

Kejari Muna Tak Hadirkan Saksi Ahli–Lagi, Sidang Praperadilan Dugaan Korupsi DAK Muna Ditunda

Saksi ahli dari termohon tidak hadir, maka pemohon dan termohon sama-sama mengajukan alat bukti tambahan ke Majelis Hakim PN Raha.FOTO:Ahmad/Kolaka Pos

KOLAKAPOS, Raha–Sejatinya sidang praperadilan dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) Muna, yang digelar Pengadilan Negeri (PN) Raha, kemarin (19/1), dengan mendengarkan keterangan saksi ahli termohon Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna. Namun siang itu, Kejari Muna tak menghadirkan saksi ahli mereka. Akibatnya hakim tunggal PN Raha, Aldo Adrian Hutapea SH MH menunda sidang tersebut hingga Senin (22/1) mendatang.
“Tidak ada lagi yang mengajukan saksi ahli maupun alat bukti surat, kita tunda untuk acara sidang selanjutnya hari Senin 22 Januari jam 15.00 wita. Agenda kesimpulan. Dengan ini sidang kami tutup,” ucap Aldo Adrian Hutapea SH MH saat menutup sidang praperadilan, Jumat (19/1).
Terpisah, Kasi Intel Kejari Muna Laode Abdul Sofyan, mengungkapkan alasan pihaknya tidak menghadirkan saksi ahli siang itu, disebabkan pihaknya mempunyai alasan dan pertimbangan tertentu sehingga saksi ahli mereka tidak dihadirkan. Namun, pada saat sidang berlangsung pihaknya hanya mengajukan alat bukti tambahan.
“Pada prinsipnya saksi ahli sudah kita persiapkan, namun ada sesuatu hal yang menjadi pertimbangan sehingga kita tidak mengajukan (saksi ahli, red). Dikesempatan tadi (kemarin, red), kita melengkapi alat bukti tertulis yang sudah diserahkan sebelumnya,” tandasnya.
Sementara itu, Abidin Ramli selaku kuasa hukum pemohon tersangka korupsi DAK Muna Ratna Ningsih Lunento, cs enggan menanggapi ketidakhadiran saksi ahli termohon Kejari Muna. Namun, Ia berharap majelis hakim PN Raha saat memberi putusan dapat mempertimbangkan keterangan hukum dua orang saksi ahli pemohon, yang dihadirkan pada persidangan yang digelar Kamis (18/1) lalu.
“Saya kira kemarin (Kamis, red), saksi ahli memberikan pendapatnya itu, juga dia independen dan kelihatan kemarin penjelasan dari ahli tindak pidana korupsi maupun ahli administrasi dan tata negara,” ujarnya.
Hal senada juga diungkapkan ketua tim kuasa hukum pemohon, Dahlan Moga. Menurutnya, alat bukti tambahan yang mereka masukkan dalam persidangan kemarin (19/1), merupakan sebuah petikan putusan PN Bali terkait praperadilan penetapan tersangka tanpa adanya bukti kerugian keuangan negara dari ahli BPK. Petikan tersebut kata dia, dapat dijadikan dasar oleh majelis hakim PN Raha untuk memutus perkara yang mereka mohonkan saat ini.
“Yang jelas beberapa hal-hal termasuk bukti tambahan hari ini (kemarin, red) juga sudah kami masukkan. Bukti itu sebagai dasar atau yurisprudensi bagi pencari keadilan dan bagi hakim untuk memutus,” imbuhnya.
Disinggung mengenai keoptimisannya untuk memenangkan perkara praperadilan tersebut, Dahlan Moga mengatakan ucapan tersebut merupakan pelanggaran kode etik advokad.
“Kode etik kita, kita tidak bisa mengatakan menang atau kalah. Tetapi kita selalu mengatakan didasar hukum, bukti-bukti hukum yang kuat dan kemudian putusan kami serahkan ke majelis hakim,” tandasnya. (m1/b)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top