MUNA

Sidang Praperadilan Dugaan Korupsi DAK Muna Munculkan Fakta Baru

Pemohon dan termohon saat menyerahkan dalil kesimpulan kepada hakim tunggal PN Raha Aldo Adrian Hutapea SH MH.FOTO:Ahmad/Kolaka Pos

KOLAKAPOS, Raha–Pengadilan Negeri (PN) Raha kembali menggelar sidang praperadilan nomor: 01/PID.PRA/2018/PN.RAH dengan agenda sidang pembacaan kesimpulan. Pasalnya, dalam sidang yang melibatkan kuasa hukum pemohon empat tersangka dugaan korupsi DAK Muna tahun 2015 Ratna Ningsih Lunento,cs melawan termohon Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna kembali terkuak fakta, bahwa terdapat laporan fiktif pada 21 paket pengerjaan pengaspalan jalan di Muna yang sumber anggarannya menggunakan DAK 2015. Hal tersebut diungkap Kasi Intel Kejari Muna Laode Abdul Sofyan, saat membacakan kesimpulan termohon pada sidang praperadilan yang digelar, Senin (22/1).
Menurutnya, pemohon yakni empat tersangka korupsi DAK Muna hanya memberikan satu buku, yakni buku Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan. Sementara pemohon tidak menunjukan buku LHP BPK ketiga.
“Buku tiga LHP BPK RI tentang laporan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tidak diajukan sebagai bukti. Padahal dalam buku ini, adalah mengungkap fakta proses penyidikan dan diakui oleh tersangka Lasanudi. Dimana terdapat 21 paket pekerjaan pengaspalan jalan pada Dinas PU Muna yang belum selesai dilaksanakan oleh rekanan, tetapi dananya telah dibayarkan 95 persen dan dokumentasi pekerjaannya dibuat seolah-olah telah selesai 100 persen,” ungkap Laode Abdul Sofyan dalam sidang yang dipimpin hakim tunggal PN Raha Aldo Adrian Hutapea SH MH.
Selain itu, sebagai pertimbangan majelis hakim pada saat memutus perkara sengketa penetapan tersangka korupsi DAK Muna, terhadap empat oknum ASN Muna yakni mantan Kepala DPPKAD Muna, Hj Ratna Ningsih Lunento, Kabid Anggaran DPPKAD, Laode Muhammad Taslim, Kabid Perbendaharaan Laode Hasrun dan Pemegang Kas Daerah Muh Idrus Gafiruddin, Kejari Muna berharap mahelis hakim dapat menolak gugatan yang diajukan oleh pemohon tersebut.
“Pemohon mengajukan gugatan tidak tepat sasaran, karena yang digugat itu adalah organisasi sementara pokok persoalannya yang menjadi gugatan pemohon adalah surat-surat yang ditanda tangani oleh kepala Kejari Muna. Selain itu, penyataan saksi ahli hukum pidana Fakultas Hukum UHO Dr Oheo Kaimuddin Haris SH MSc LLM yang menyatakan surat perintah penyidikan yang tanpa menyebut identitas tersangka itu aneh,” ucapnya.
Sementara itu, Abidin Ramli kuasa hukum pemohon menanggapi dingin kesimpulan yang diajukan termohon Kejari Muna siang itu. Sebab menurutnya, pihaknya dalam mengajukan permohonan praperadilan dengan berlandaskan pada putusan MK nomor 21 dan 25 tahun 2016. Dimana penetapan tersangka terhadap kliennya yang dilakukan oleh Kejari Muna merupakan kesalahan.
“Jelas di dalam putusan MK nomor 21 dan 25 itu, frasa kata “dapat” dalam pasal 2 itu, ayat satu pasal 3 itu harus ada dua alat bukti yang cukup dan sah. Sesungguhnya kalau kita mengacu pada pasal 2, itukan, unsur inti dari situ adalah, yang pertama melawan hukum. Yang kedua adanya kerugian negara. Berkaitan sama kerugian negara itu, sesungguhnya berdasarkan putusan MK dan surat edaran MA itu, jelas bahwa badan satu lembaga yang bisa menentukan dan menetapkan adanya kerugian negara adalah BPK itu jelas dan tegas. Termasuk dalam undang-undang nomor 15 tahun 2016,” ujarnya pada Kolaka Pos.
Sementara klaim salah alamat yang diungkapkan Kejari Muna, menurut Abidin Ramli, hal tersebut merupakan sebuah penafsiran. “Kalau itu, saya kira penafsiran. Kalau berkaitan sama subyek, kami tidak masuk kesitu. Tapi intinya bahwa itu penafsiran. Karena yang dituju adalah locus dan tempus delictinya (tempat dan waktu kejadinnya, red). Kalau yang berkaitan dengan itukan, yang disebut Kejaksaan Negeri Muna. Yang keliru dan salah itu, kalau kami mengajukan kopemtensi absolut yang lain,” tandasnya. (m1/b)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top