BERITA UTAMA

11 Terbukti, 12 Dalam Proses–23 ASN Kolaka Terlibat Politik Praktis

Komisioner Panwaslukada Kabupaten Kolaka Iswanto

KOLAKAPOS, Kolaka–Keberpihakan Aparatur Sipil Negara pada salah satu calon bupati, juga ditemukan di Kolaka. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslukada) Kolaka menemukan 23 ASN melanggar etik.

Komisioner Panwaslukada Kolaka, Iswanto mengatakan, dari 23 ASN yang diduga terlibat politik praktis, 11 diantaranya sudah direkomendasikan kepada bupati untuk disanksi. Sisanya 12 orang, sementara dalam proses. “Hanya 11 ASN yang baru kami rekomendasikan atas dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku agar dapat diberikan sanksi moral, lainnya sementara dalam proses dengan acuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode etik PNS,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan, jika ASN yang dimaksud masih terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, maka ASN yang dimaksud wajib dikenakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS.

Surat Rekomendai KASN Nomor R-72/KASN/1/2018 tersebut berdasarkan hasil temuan dan kajian Panwas Kabupaten Kolaka. Pada prinsipnya KASN berpendapat sama dengan hasil kajian dan kesimpulan yang telah dilakukan oleh Panwas Kabupaten Kolaka. “Yang jelas, surat kami layangkan pada 10 Januari kemarin,” ungkapnya.

Kabid Pengembangan, Pengadaan, Pengangkatan Pemberhentian dan Diklat BKD Kolaka Hasimin membenarkan adanya surat dari Panwaslukada tersebut. Jumlahnyapun mencapai 11 orang dan sudah ditindak lanjuti. “Pertama ada sembilan ASN sudah diklarifikasi oleh panwas. Lalu menyusul lagi ada dua ASN. Semuanya sudah kami sidangkan. Hasilnyapun terbukti melanggar. Makanya, kami langsung limpahkan kepada kepegewaian untuk diberikan sanksi. Berupa sanksi sosial,” ungkapnya, Selasa (23/1).

Terkait pelanggaran yang dilakukan 11 ASN tersebut kata Hasimin sangat beragam. Ada yang memposting salah satu calon bupati dan wakil bupati melalui media sosial pribadi dan mendengarkan langsung salah satu calon yang melakukan sosialisasi. “Mereka (ASN red) ada yang dari sekretariat Pemda. Dan ada dari SKPD. Kesalahan mereka hanya memposting salah satu kandidat di media sosial dan dilihat berada dilokasi atau tempat salah satu kandidat saat melaksanakan sosialisasi. Hanya itu yang mereka lakukan dan sudah dijatuhkan sanksi,” tutupnya. (ing/b)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top