MUNA

Hari Ini Sidang Putusan Praperadilan Korupsi DAK Muna

KOLAKAPOS, Raha–Sidang putusan praperadilan dugaan korupsi DAK Muna 2015 kembali dijadwalkan hari ini (24/1) pukul 14.00 Wita. Hakim tunggal PN Raha, Aldo Adrian Hutapea SH MH akan membacakan putusan sidang praperadilan nomor: 01/PID.PRA/2018/PN.RAH, yang melibatkan pemohon empat oknum ASN Muna tersangka korupsi DAK 2015 melalui kuasa hukum melawan termohon Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna. Hal tersebut diungkapkan Aldo Adrian Hutapea SH MH sebelum menutup sidang kesimpulan yang digelar, Senin (22/1) lalu.
Pantauan Kolaka Pos Senin siang itu, Aldo Adrian Hutapea menegaskan kepada dua orang kuasa hukum pemohon yang hadir saat itu yakni Abdin Ramli dan Muhammad Saleh, serta termohon Kejari Muna agar hadir dalam persidangan pembacaan putusan yang akan digelar hari ini supaya tepat waktu. “Sepakat yah on time (tepat waktu, red), sidang kembali dilanjutkan hari Rabu (24/1) jam 14.00 wita. Dengan ini sidang saya tutup,” ucap majelis hakim saat itu.
Sementara itu, Kuasa hukum pemohon Abidin Ramli mengatakan, berdasarkan tuntutan yang mereka ajukan, bahwa dengan praperadilan yang ditempuh empat orang kliennya tersebut, sebagai upaya untuk meluruskan hukum.
“Penetapan tersangka terhadap empat orang pemohon ini, itu belum ada kerugian negara. Sesungguhnya, dalam penetapan itu harus ada audit dulu yang menentukan nyata dan pasti jumlahnya. Mohon maaf bukan kerugian yang dalam perkiraan. Intinya bahwa penetapan tersangka, menurut kami itu tidak sah dan cacat hukum,” ucapnya pada Kolaka Pos kemarin.
Lanjut Abidin Ramli mengatakan, praperadilan yang diajukan kliennya tersebut untuk menguji Kejari Muna dalam menetapkan tersangka terhadap empat orang kliennya, yakni mantan Kepala DPPKAD Muna, Ratna Ningsih Lunento, Kabid Anggaran DPPKAD, Laode Muhammad Taslim, Kabid Perbendaharaan Laode Hasrun dan Pemegang Kas Daerah Muh Idrus Gafiruddin.
“Tapi tidak berarti bahwa praperadilan yang kami ajukan ini bahwa kami melawan instutusi, tidak. Kami hanya menguji apakah benar penetapan tersangka pemohon ini sudah sesuai prosedur hukum atau tidak? Karena ini berkaitan dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka. Bukan dalam pokok perkara. Saya kira dalam hal ini, hakim juga profesional dan independen untuk memutus. Kami juga serahkan sepenuhnya kepada hakim tunggal,” imbuhnya. (m1/c)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top