BERITA UTAMA

Informasi Penerimaan CPNS di Kolaka Hoax?

Net/ilustrasi

KOLAKAPOS, Kolaka–Tak bisa dipungkiri, banyak yang mendambakan menjadi abdi negara. Informasi penerimanan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selalu menjadi incaran. Hal itu dirasa wajar, mengingat tunjangan dan gaji PNS terbilang tinggi. Terbukti kata kunci pencarian tentang pendaftaran CPNS, sempat menjadi trending di mesin pencarian Google beberapa waktu lalu. Tak terkecuali di Kolaka.
Akan tetapi, kabar terkait penerimaan CPNS 2018 yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini, belum diterima oleh Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kolaka.
Menurut kepala Badan KPSDM Kolaka, Mujahidin, hingga saat ini belum ada penyampaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), terkait jadwal penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk daerah. Begitupula dengan formasi CPNS yang akan diterima khusus untuk kabupaten Kolaka, juga belum ada penyampaian dari Kementerian yang dipimpin Asman Abnur itu.
Bahkan adanya isu tahapan penerimaan CPNS yang dimulai pada April 2018 nanti, disebut Mujahidin sebagai informasi yang tidak jelas kebenarannya. “Jadi informasi yang beredar belakangan ini kita masih kategorikan sebagai informasi hoax (pemberitaan palsu),” ujar Mujahidin saat ditemui di kantornya, Jumat (26/1).
Biasanya kata dia, jika ada informasi penerimaan CPNS untuk daerah, pihak BKD dipanggil oleh Kemenpan untuk melakukan rapat koordinasi di kementerian yang dipimpin Asman Abnur itu. “Tapi inikan belum ada,” tegasnya.
Meski demikian, dia mengakui sejak adanya moratorium CPNS empat tahun lalu, Kolaka kekurangan PNS. Pasalnya, dalam rentan waktu tersebut, di Kolaka sudah ada lebih seribu PNS yang pensiun. Olehnya itu, di Kolaka diakuinya masih sangat membutuhkan PNS baru untuk menutupi kekurangan itu, terutama guru dan kesehatan serta tenaga teknis.
Mujahidin juga menyebut, salah satu persyaratan untuk diberikan kuota CPNS kabupaten/kota oleh Kemenpan, daerah tersebut harus memiliki belanja pegawai dibawah 50 persen. Nah, berdasarkan data tahun lalu, kata dia, kabupaten Kolaka sudah memenuhi syarat itu. (kal)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top