BERITA UTAMA

Pemda Muna Diwarning Kejaksaan

Terkait Rencana Pembangunan Rumah ASN Ratusan Unit

KOLAKAPOS, Raha–Sebelum terjadi kesalahan prosedur terhadap rencana Pemerintah Daerah (Pemda) Muna untuk melakukan pembangunan rumah Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan cara melepas lahan milik Pemda Muna ke investor seluas 60 hektar yang terletak di desa Motowe kecamatan Lasalepa pada tahun ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna selaku pendamping Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Muna mengintruksikan agar Pemda Muna wajib mendapat izin Kementrian Keuangan RI untuk melepas aset Pemda ke Pengebang. Hal tersebut diucapkan Kajari Muna, Badrut Tamam pada Kolaka Pos saat dijumpai diruang kerjanya kemarin.

Menurutnya, hal tersebut disampaikan lantaran Kejari Muna dan Pemda Muna terikat MoU TP4D. “Kita memberikan masukkan kepada Pak Bupati Muna LM Rusman Emba, agar mengkaji kembali rencana pelepasan aset Pemda Muna kepengembang untuk dibangun rumah bagi ASN. Jangan sampai yang dipakai itu bertentangan dengan aturan yang berlaku,” katanya

Tidak hanya itu, Badrut Tamam juga mengingatkan agar Bupati Muna LM Rusman Emba mengkaji secara matang kriteria ASN yang akan mendapatkan perumahan tersebut. ” Kriterianya harus didudukkan kembali oleh Pemda Muna secara internal dan apa kontribusi ASN itu untuk Pemda. Apa urgensinya. Kalau cuma segelintir ASN yang dapat, bagaimana dengan ribuan ASN lainnya?,” ujarnya

Olehnya itu, Badrut Tamam berharap masukannya ini dapat diterima dengan baik oleh Pemda Muna dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan. “Saya tidak mencegah proyek ini, tapi memberikan masukkan sebagai pendamping. Artinya kita mendukung semua program pembangunan yang dilakukan Pemda Muna. Cuma, jangan sampai program-program pembangunan yang dijalankan itu melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku. Bahkan merugikan keuangan negara,” terangnya menegaskan.

Teepisah, Kabag Humas dan Protokoler Pemda Muna Amiruddin Ako mengapresiasi arahan dari Kejari Muna selaku pendamping TP4D Pemda Muna. Olehnya itu, Pemda Muna kata Amir, akan segera merampungkan prizinan pelepasan lahan milik Pemda Muna ke investor. “Saran dari Kejari Muna selaku pendamping akan kami ikuti, termasuk izin dari Kementrian Keuangan RI, sebelum proyek ini berjalan,” ucapnya

Amir juga mengatakan, perumahan ASN yang akan dibangun diatas tanah seluas 60 hektar tersebut akan menampung ratusan ASN Pemda Muna yang belum mempunyai tempat tinggal permanen. “Ada 2000 unit rumah PNS yang akan dibangun oleh pengembang. Sistimnya begitu rumah PNS rampung dibangun, selanjutnya Pemda Muna akan menghibahkan perumahan tersebut kepada Korpri sebagai reprensentasi dari ASN. Nanti, Korpri yang membuat MoU dengan pengembang. Jadi, para ASN yang akan membeli rumah ini, nantinya mendaftar di Korpri melalui BKSDM Muna. Nilainya Rp 100 juta per unit ukuran 6x 6 M dan diperioritaskan bagi PNS yang belum punya rumah,” tandasnya. (m1/b/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top