KOTA KENDARI

Oknum Staf BPKAD Pemkot Kendari tak Pahami Aturan Pers

KOLAKAPOS, Kendari–Diduga karena tak paham aturan pers seorang Staf di BPKAD Kota Kendari menyebut pemkot melalui Kesbangpol yang telah membuat aturan bahwa semua media dan wartawan harus terdaftar di Kesbangpol Pemerintah Kota Kendari.

Ironisnya secara tegas Ia menyatakan semua wartawan ketika mencari informasi harus terdaftar di kesbangpol atau Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada lingkup Pemkot Kendari, setelah itu baru bisa mencari informasi di lingkup pemkot Kendari.
“Sudah begitu kalau di pemkot ini semua wartawan harus terdaftar di sana (maksudnya Kesbangpol-red), nanti disana yang kordinasikan kemana mau minta informasi,”tegas salah seorang staf BPKAD Kota Kendari yang tidak mau menyebutkan namanya kepada Kolaka Pos beberapa waktu lalu .
Hal tersebut dikatakan kepada wartawan Kolaka Pos yang hendak mencari informasi tentang Pemkot telah menerapkan sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan aset daerah melalui BPKAD.
Saat berpolemik itulah, wartawan menjelaskan kepada staf BPKAD Kota Kendari itu bahwa tidak ada aturan dalam undang-undang pers nomor 40 / 1999 yang menyebutkan bahwa media harus terdaftar di Kesbangpol . Namun yang bersangkutan tidak mau tau soal penjelasan teman teman per situ.

“Saya tidak mau tau soal UndangUndang Pers 40/1999, yang tau saya adalah aturannya Pemkot Kendari,”tukas wanita yang tidak mau kalah berdebat.
Parahnya lagi, saat diinformasikan jika media yang bersangkutan sudah masuk ke Humas beberapa eksemplar, malah dia menuding seharusnya pihak humas pemkot Kendari koordinasi kepadanya termasuk wartawnnya harus melalui di BPKAD.
“Humas harusnya kasihtau saya. Karena selama ini saya yang tangani semua wartawan,” jelasnya .
Saat wartawan menanyai nama ibu yang tugasnya di staf BPKAD Kendari, dia malah membentak wartawan untuk tidak perlu diketahui identitasnya karena menurutnya semua wartawan telah mengenal dirinya.
“Tidak usah tanya nama lengkap saya tauji wartawan semuanya kalau sama saya,”bentaknya.
Sementara itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemkot Kendari melalui Sekretaris Kesbangpol, Makmur, yang di temui diruang kerjanya untuk konfirmasi masalah ini menyatakan, jika pernyataan Staf kepala BPKAD Kota Kendari, itu tidak perlu didengar dan juga tidak benar pernyataannya. Khususnya tentang Pemkot Kendari mengeluarkan aturan bahwa setiap media harus terdaftar di Kesbangpol pemkot Kendari. “ Pernyataan ibu di staf BPKAD itu tidak benar dan jangan didengar,” jelas Makmur.
Lebih lanjut Ia menjelaskan, jika Pers berdiri berdasarkan UU Per 40/1999. Olehnya itu statemen yang menyatakan media harus didaftar di kesbangpol pemkot Kendari adalah tidak benar, kecuali organisasi masyarakat yang ada dan berdiri disekitar wilayah tersebut.
“Terus itu khan diatur undang-undang tersendiri, kalau saya tidak salah kalau pers itu kemenkumham yang terbitkan jadi kalau di daerah itu yang saya ingat seperti tadi singkatnya bahwa yang memerlukan surat keterangan terdaftar di kesbangpol itu adalah organisasi yang berdiri di sekitar wilayah setempat,”tuturnya.
Sekedar untuk mencerdaskan dan mendidik, UU Pers nomor 40 1999 merupakan salah satu UU yang tidak memiliki Peraturan Pemerintah (PP) dan bersifat lex specialis dan merupakan acuan setiap warga negara dalam mendirikan perusahaan pers termasuk kegiatan jurnalistik apa yang tertuang dalam uu tersebut baik penerapan dan sanksi di dalamnya itulah yang akan menjadi acuan dalam menjalankan kegiatan jurnalistik. Dimana di dalamnya tak satupun bab, pasal ataupun penerapan lainnya yang menjelaskan jika Pesr (Media massa) harus terdaftar di salah satu instansi pemerintah. Oleh sebab itu, kenapa UU Pers nomor 40 tahun 1999 yang bersifat khusus ini tidak memiliki Permen? Jawabannya simple, karena disinilah hakikatnya tidak bolehnya ada intervensi dari pihak pemerintah dalam hal pencaharian dan penyebaran informasi melalui media massa (Pers) setelah pers diberikan kebebasan (freedom of the press) atau sejak berlakunya UU No.40 1999 tentang Pers hasil revisisi UU No.21 tahun 1982 (aturan pers yang berlaku di era orde baru).
Pers merupakan bagian pilar ke-4 demokrasi yang meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif, sebagai pembentuk opini dan penyebar informasi , sudah diperjelas pada penjelasan uu pers nomor 40 tahun 1999 bahwa dalam menyebarkan informasi PERS atau media massa yang memiliki kebebasan mencari, memperoleh, mengolah, serta menyebarluaskan gagasan dan informasi kepada masyarakat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang juga dijamin oleh ketetapan majelis permusyawaratan rakyat nomor XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia, bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak asasi manusia pasal 19 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dalam hal ini termasuk kebebasan dalam hal memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah.
Jadi dicontohkan sekalipun medianya dari langit ke 7 lapisnya Indonesia atau nama medianya Langit Pos itu bukan hal yang menjadi patokan sarana dalam penyebaran informasi justru jika ada anak bangsa yang behasil membuat sebuah karya jurnal melalui Media apa saja dan dimana saja terbentuknya, apakah itu Surat Kabar, Majalah, Tabloid ataupun media elektronik lainya dan tempat berdirinya didaerah mana saja sepanjang itu fungsinya adalah sarana dalam menyebarkan informasi. Seharusnya jika ada anak bangsa yang bisa menciptakan karya jurnalistik tersebut perlu mendapat penghargaan karena media merupakan salah satu unsur yang ikut berjuang menegagkan keadilan, dan ikut berpartisipasi mencegah dan memberantas tidak pidana korupsi, sebagaimana adanya PP Nomor 71 tahun 2000 tetang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, jo UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 tahun 2001.(k10/b/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top