BERITA UTAMA

Hidayatullah Harapkan : Tidak Ada Masalah Lagi dengan Alat Peraga Kampanye

Ketua KPU Sultra Hidayatullah (Kiri) Saat Memberikan Sambutan Rapat Koordinasi Pelaksaan Kampanye. Kadamu/Kolaka Pos

KPU Propinsi Gelar Rapat Koordinasi Pelakasanaan Kampanye

KOLAKAPOS, Kendari – Komisi pemilihan umum (KPU) Propinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat koordinasi pelaksanaan kampanye dalam pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil bupati, Wali kota dan Wali kota di salah satu hotel kota Kendari, Sultra.

Rapat tersebut dibuka langsung oleh Ketua KPU Propinsi Sultra yakni Hidayatullah. Dan dalam rapat itu di hadiri LO masing-masing bakal pasangan calon (Bapaslon) Gubernur, Bupati, wali kota.

Hidayatullah mengatakan, tahapan pelaksanaan dan jadwal kampanye sudah terjadwal dan biayanya 41 miliyar. Selain itu Ia berharap, agar tidak ada lagi masalah dengan alat peraga kampanye, karena pihaknya dari desa sampai kota atau kabupaten sampai propinsi sudah menyiapkan 15 baliho untuk setiap kecamatan. “Untuk spanduk kita hanya sanggup 1 untuk setiap calon gubernur dan wakil gubernur. Dan kalau mau paslon bisa menambahnya 15 persen,” urainya. Sabtu, (10/02).

Dan Ia menambahkan, setelah batas waktu yang ditentukan, pihaknya tidak ingin lagi melihat iklan paslon di media cetak, online maupun elekteonik, karena itu melanggar aturan yang sudah disepakati. “Iya, itu pasti ada sanksinya, jika paslon masih memasang iklan, kalau lewat batas waktunya,” paparnya.

Ditempat yang sama salah seorang Komisioner KPU Sultra DR. Laode Abdul Natsir mengatakan, 23 Juni 2018 akan berakhir masa kampanye dan kemudian debat pasangan calon akan dilakukan pada masa kampanye. “Dibulan ramadhan banyak yang menginginkan agar tidak dicampuradukan dengan politik, namun sesuai dengan hasil rapat dilakukan itu tdk menjadi persoalan, karena politik tdk mengganggu orang untuk berbuat amal,” ucapnya.

Materi kampanye wajib memuat visi-misi program berdasarkan RPJP dan dinyatakan. Materi disampaikam secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat, seperti melalui tatap muka dan lain sebagainya. “Setiap parpol dan gabungan parpol berhak mendapatkan data dari pemrintah daerah dan KPU wajib mengumumkan visi-misi dan program pasangan calon dipapan pengumuman atau laman KPU propinsi ataupun KPU kabupaten,” tutup Ojo panggilan akrabnya. (P2/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top