BERITA UTAMA

Plt Bupati Kolaka Mulai Mencuat

Ada Kusnadi, Masrudin H dan Poitu M

KOLAKAPOS, Kolaka —Bupati Kolaka Ahmad Safei dan Wakil Bupati Kolaka Muhammad Jayadin akan segera melepas jabatan mereka pada pertengahan bulan ini. Hal ini diakibatkan, lantaran keduanya kembali berpasangan untuk maju pada Pilkada Kolaka yang akan berlangsun pada Juni mendatang, sehingga mereka harus cuti sementara waktu untuk menghadapi tahapan Pemilukada yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara.

Untuk mengisi kekosongan jabatan itu, sesuai aturan yang berlaku, Mendagri akan menunjuk Pelaksana Tugas Bupati Kolaka guna menjalankan pemerintahan yang ada hingga beberapa bulan kedepan. Seiring berjalannya waktu, beberapa nama mulai mencuat dipermukaan untuk mengisi Plt Bupati Kolaka. Ada yang berasal dari birokrasi Kolaka dan ada pula yang berasal dari tingkat Provinsi Sultra.

Mereka adalah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Masmudin Husain, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sultra, Kusnadi dan yang terakhir adalah, Sekda Kolaka Poitu Murtopo serta beberapa pejabat lingkup Sultra lainnya.

Salah satu pejabat lingkup Pemprov Sultra yang namanya enggan di korankan mengatakan, sepengetahuannya nama-nama calon pengganti sementara Ahmad Safei sebagai bupati Kolaka sudah ada di meja Plt Gubernur Sultra Saleh Lasata. Bahkan katanya, saat ini sudah ramai diperbincangkan pada lingkup pejabat provinsi.

“Bukan hanya Kolaka. Tapi sudah termasuk dengan Kabupaten lainnya yang petahananya kembali maju pada Pemilukada ini. Nama-namanya sudah ada masuk dimeja pak Plt Gubernur Sultra untuk proses lebih lanjut,” ungkap pria yang pernah menjadi pejabat pada lingkup pemerintah Kabupaten Kolaka Timur ini, kemarin saat dihubungi wartawan koran ini.

Sementara itu, Sekda Kolaka Poitu Murtopo enggan mengomentari terkait dirinya menjadi salah satu kandidat plt bupati Kolaka. Sebab, menurut pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Biro umum Pemprov Sultra itu menyatakan bahwa penentuan Plt adalah hak prerogatif gubernur.

“Saya tidak mau bicara itu, jauh sekali urusannya itu,” kata Poitu saat ditemui kemarin sambil berlalu.

Ketentuan cuti diatur Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor l0/2016 yang mengatur tentang pilkada. Turunan pasal itu dituangkan pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15/2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dimana sangat jelas pada Pasal 4 ayat 1 poin r tentang setiap calon harus mengajukan cuti. Cuti tersebut hanya berlaku bagi petahana, baik gubernur/wagub, bupati/wabup maupun walikota/wakil walikota yang digadang gadang maju kembali.

Pada saat melaksanakan cuti tersebut diluar tanggungan negara dan diajukan ke instansi yang mengangkatnya. Jika gubernur dan wagub harus mengajukan cuti kepada Mendagri, sedangkan bupati/wabup dan walikota/wawalkot megajukan cuti ke gubernur. Sementara waktu cuti juga sudah diatur dengan sangat jelas. Yakni selama kampanye saja atau sekitar 129 hari, mulai dari 15 Februari 2018 sampai 23 Juni 2018. (ing/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top