BERITA UTAMA

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin : Kebijakan Zakat PNS 2,5 Persen tak Wajib

KOLAKAPOS, Kolaka–Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menekankan rencana zakat yang akan dihimpun dari 2,5 persen gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) muslim di Indonesia, sifatnya bukan kewajiban, tapi sukarela.

“Digaris bawahi nggak ada kewajiban, tapi yang ada pemerintah memfasilitasi khususnya ASN muslim menyisihkan pendapatannya untuk menunaikan ibadah membayar zakat,” ujar Lukman saat berada di Kolaka

Menurut Lukman, zakat 2,5 persen merupakan upaya pemerintah agar dana zakat bisa dioptimalkan pendayagunaannya.

“Berita selama ini tentang ASN bayar zakat memberikan konotasi memaksa ASN. Perlu kami klarifikasi simpang siur informasi tentang apa yang sedang dipersiapkan Kemenag itu adalah dalam upaya mengoptimalkan dana zakat dari kalangan ASN,” ungkapnya.

Sehingga ASN Muslim diberikan keleluasaan untuk menentukan kesediaannya. Setelah kebijakan disahkan, ada sosialisasi dilakukan, maka akan ada akad bagi ASN muslim yang bersedia dan tidak. Semua yang dilakukan oleh Kemenag adalah wacana dan hingga saat ini kemenang masih melakukan kajian dan meminta pendapat dari berbagai sumber.

“Yang berkeberatan gajinya disisihkan dia bisa menyatakan secara tertulis, sama seperti ASN yang bersedia gajinya disisihkan untuk zakat, dia menyatakan kesediaannya. Ada akad di situ. Ini hanya diberlakukan untuk ASN muslim karena yang non muslim tidak ada kewajiban berzakat,” terangnya.

Sementara itu, ia menepis jika langkah ini merupakan bentuk intervensi pemerintah terhadap urusan privat dari warga negara.

“Indonesia bukan negara sekuler, urusannya bukan privat. Indonesia dikenal negara agamis yang mana negara atau pemerintah ikut mengatur, memfasilitasi pengamalan agama warga negaranya,” jelasnya.

“Indonesia meski tidak mewajibkan beribadah untuk muslim, tapi memfasilitasinya, bukan dalam bentuk paksaan. Karena itu perintah konstitusi undang undang dasar kita.Terkait Pengelolaan dana zakat, aturannya ada dalam UU 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat; Peraturan Pemerintah (PP) No.14/2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23/2011; Instruksi Presiden (Inpres) No.3/2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional,” tandasnya.(hud/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top