BERITA UTAMA

Menanti Tuntutan Tiga Tersangka Kasus Percetakan Sawah

ilustrasi/net

KOLAKAPOS, Kolaka–Tersangka kasus dugaan korupsi percetakan sawah di lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Kolaka tahun anggaran 2012 dan 2014 lalu, akan segera ditingkatkan statusnya, yakni tahap penuntutan Jaksa.

Dalam pengembangannya, ditemukan beberapa alat bukti baru terkait kasus yang menyeret tiga oknum pejabat yang saat ini masih menduduki posisi jabatan strategis di sejumlah SKPD di Kolaka.

Ketiganya berinisial AT, GR dan RS. Tersangka AT merupakan mantan Kadis Pertanian Kolaka, GR mantan Sekdis BP4K Kolaka. Sementara RS saat ini merupakan Kepala Bidang di Dinas Pertanian Kolaka.

“Dari perkembangan persidangan berkasnya rampung 95 persen untuk ditingkatkan ke tahap penuntutan,” ujar Kasi Pidsus Kejari Kolaka, Abdul Salam kemarin (20/2).

Dikatakan, ketiga tersangka akan dituntut dengan pasal yang berbeda. Mereka akan diganjar pasal 2 dan 3 serta pasal 9 undang-undang tindak tidana korupsi, dengan tututan minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara, serta denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Akan tetapi, meski sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak April 2017 lalu, namun hingga saat ini Kejari Kolaka belum melakukan penahanan. Salam berdalih, status tersangka seseorang tidak serta akan dilakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Sebab kata dia, ada pertimbangan hukum yang memungkinkan para tersangka tidak ditahan untuk beberapa waktu tertentu. Dengan catatan tersangka masih dianggap kooperatif dan tidak menghilangkan barang bukti ataupun melarikan diri.

Untuk diketahui, proyek percetakan sawah tahun 2012 dengan anggaran Rp1 miliar, dan pada 2014 sebesar Rp1 miliar lebih di lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Kolaka. Anggaran yang bersumber dari APBN itu diperuntukan untuk kelompok tani di Desa Lamedai. Dimana, saat itu anggaran proyeknya telah dicairkan melalui rekening tiga kelompok tani.

Kendati demikian, pekerjaan penggarapan percetakan sawah seluas 200 hektare, rupanya ketiga kelompok tani yang masing-masing ketuanya telah ditahan sejak Maret 2017 lalu, hanya mengerjakan 160 hektare. Sehingga sesuai perhitungan pihak Kejari Kolaka, mereka diduga merugikan negara mencapai Rp 400 juta. (kal/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top