BERITA UTAMA

Polres Kolaka Tolak Laporan Penyerobotan Lahan di Kayu Angin

KOLAKAPOS, Kolaka–Aneh! ketika pelayan, pelindung dan pengayom justru menolak laporan masyarakat, terkait penyerobotan lahan dan jual beli hutan mangrove di pantai Kayu Angin, desa Liku, kecamatan Samaturu, Kolaka. Beragam spekulasi pun mencuat, apakah ada keterlibatan oknum kepolisian dalam penggarapan lahan seluas 12 hektar tersebut.
Bahkan pemilik lahan Zulkifli Abdullah, dibuat geleng-geleng kepala karena laporan penyerobotan lahan beserta bukti, yang dimasukan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Kolaka, Selasa (20/2), sekitar pukul 01.30 Wita, dianggap tidak lengkap.
Alasan petugas SPKT, berkas pelapor dianggap tidak lengkap karena tidak adanya alas hak kepemilikan tanah. Padahal menurut Zulkifli Abdullah, kepemilikan hak atas tanah tersebut telah dilampirkan dalam surat pernyataan pada April 1997.
“Ini kan sangat aneh. Padahal laporan pada 27 Juli 2004 lalu, dengan gugatan yang sama tentang penyerobotan lahan diterima. Ini kok ditolak? Ada dugaan tidak diterimanya laporan saya ini (di Polres Kolaka, red), karena adanya permainan oknum yang terlibat menggarap di lokasi tersebut. Yang saya diberitahu oknum polisi yang diduga terlibat itu berinisial UM dan HL,” beber Zul sapaan akrab Zulkifli Abdullah.
Menurut salah satu warga Liku yang menjadi saksi, Daeng Amir, penyerobotan dilakukan oleh beberapa orang. Ketiga anak H. Sahibe Daeng Marakka (pemilik lahan pertama) masing-masing Asri Daeng Mattemu, Cukke dan Pahe, menjual lahan tersebut kepada Daeng Ati dan Syamsu. “Asri Daeng Mattemu bersama dengan saudaranya, Pahe, menjual lahan milik Zulkifli Abdullah kepada Daeng Ati. Sementara saudara Asri Daeng Mattemu yang lain bernama Cuke, menjual lahan kepada Syamsu,” ujarnya.
Oleh Daeng Ati dan Syamsu, lahan tersebut kemudian digarap untuk dijadikan empang, dengan menggunakan alat berat excavator yang disewa dari oknum polisi UM. Pengrusakan pun dimulai. Tak hanya merusak tanaman jambu mete milik Zul, namun excavator juga merusak hutan mangrove. Parahnya, empang yang dibuat juga mengambil garis sepadan pantai dan sungai.
“Masalah ini bukan hanya tentang penyerobotan lahan, namun kasus jual beli lahan hutan mangrove juga terjadi. Padahal pada tahun 2007, si pemilik lahan (Zulkifli Abdullah, red) melakukan penanaman mangrove di kawasan Pariwisata Kayu Angin, desa Liku, melalui proyek Dinas Kehutanan,” ungkapnya.
Saksi lainnya Amir HS, yang diberikan kepercayaan oleh Zulkifli Abdullah untuk menjaga lahan tersebut, juga menyebut tindakan penyerobotan dan pengrusakan mangrove yang terjadi, ditenggarai oleh Asri Daeng Mattemu.
“Kepemilikan lahan itu oleh Zulkifli Abdullah bukan tanpa sebab. Lahan seluas 12 hektare milik Zulkifli Abdullah itu diperoleh dari Wirawan Kayadi (Direktur PT Woodwall Indonesia, red) yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengalihan penguasaan atau bidang tanah pada tahun 2004. Kepemilikan tanah itu juga semakin diperkuat dengan surat kepemilikan tanah bernomor 87/Des/V/2007, yang dikeluarkan oleh pemerintah desa Sani-Sani. Selain itu juga, H. Sahibe Daeng Marakka dan Asri Daeng Mattemu pada tahun 2010 juga membuat pernyataan yang semakin memperkuat kepemilikan Zulkifli Abdullah.
Amir menambahkan, Wirawan Kayadi pada 1997 yang telah membeli tanah tersebut dari pemiliknya, yakni H. Sahibe Daeng Marakka. Lahan tersebut dibeli setelah mendapat persetujuan dari Pemkab Kolaka melalui tim 9.
Sementara itu, mantan Kades Sani-sani periode 1993-2008, M. Syukur membeberkan, penyerobotan sekaligus pengrusakan Mangrove di kawasan Kayu Angin, desa Liku, sengaja dilakukan untuk membuat empang. “Beberapa orang masing-masing Daeng Ati Syamsu, meyerobot lahan milik Zulkifli Abdullah setelah adanya komunikasi yang terjadi diantara mereka dengan Asri Daeng Liku. Parahnya juga, untuk melegalkan tindakan mereka, para pelaku mendatangi Kades Liku, Syamsuddin, untuk meminta persetujuan atau tanda tangan, supaya penyerobotan dan pengrusakan bisa dilakukan tanpa cacat hukum. Namun Kades Liku tidak memberikan izin sebab dia juga mengetahui bahwa itu lahan milik Zulkifli Abdullah,” paparnya.
Dengan banyaknya bukti-bukti, Zulkifli Abdullah merasa bahwa pelaku dan juga pihak yang terlibat, harus diproses secara hukum. Apalagi, aturan yang dilanggar cukup jelas, diantaranya undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Perpu nomor 51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, pasal 385 ayat (1) KUHP dan pasal 404 KUHP.
Hingga berita ini diturunkan, tak ada konfirmasi baik dari pihak terkait maupun oknum penyerobot lahan yang dihubungi via seluler. (wir)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top