BERITA UTAMA

Tolak Revisi UUD MD3, Mahasiswa Demo di DPRD

Aksi Penolakan UU Md3

KOLAKAPOS, Kolaka–Puluhan Mahasiswa di Kolaka yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melakukan aksi unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) di Kantor DPRD Kolaka pada (28/02).
Dengan membawa Spanduk yang berisi penolakan terhadap Revisi Undang-Undang MD3, Puluhan Mahasiswa yang tergabung dam oragnisasi PMII dan GMNI itu juga menggelar orasi di depan halaman Kantor DPRD Kolaka.
Selain itu Puluhan Mahasiswa itu juga membakar ban bekas sebagai bentuk penolakan mereka.
Dalam orasinya para Mahasiswa mengatakan Undang-Undang MD3 dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Demokrasi. Menurut mereka pula ada beberapa pasal yang dianggap menyimpang.
Usai menggelar orasi, mahasiwa kemudian memasuki gedung DPRD Kolaka dan ditemui oleh Anggota Komisi I bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kolaka. Mahasiswa kemudian diterima di Aula rapat DPRD Kolaka untuk berdialog terkait aksi mereka.
Dihadapan anggota Komisi I, Mahasiswa menyampaikan penolaknnya terhadap UU MD3 tersebut. “PC PMII dan GMNI Kolaka secara tegas menolak pasal-pasal yang bertetangan dengan nilai-nilai demokrasi dalam revisi UU MD3, pada revisi itu terdapat beberapa pasal yaitu pasal 173, 122 huruf k, dan pasal 245 yang jelas mengkriminalisai hak berpendapat rakyat,” papar Lama, Ketua PMII Kolaka di hadapan Anggota DPRD.
Lanjutnya pada pasal 173 dimana disebutkan DPR akan menggunakan Kepolisian untuk melakukan pemanggilan paksa bahkan melakukan penyanderaan selama 30 hari jika tidak memenuhi panggilan DPR, adalah sebuah kekeliruan karena rakyat akan mudah di kriminaliasi dengan dalil tidak mengindahkan panggilan DPR.
Para Mahasiswa juga menyampaikan tuntutannya agar Presiden mengeluarkan Perpu Pengganti Undang Undang tersebut.
Terkait hal itu, Ketua Komsisi I DPRD Kolaka, H, Bakri Mendong menyatakan dukungannya terhadap aksi mahsiswa tersebut. Menurutnya memang ada beberapa pasal yang hingga saat ini yang mendapat bayak penolakan.
“Kami sepakat dan mendukung gerakan adik-adik, memang ada beberapa pasal, yang juga menurut kami adalah kekeliruan, dan hingga saat ini banyak elemen masyarakaat yang menolaknya,” papar Bakri.
Meski demikian, Kata Bakri langkah yang dilakukan tinggal menunggu kelanjutan revisi itu yaitu apakah akan ditanda tangani oleh Presiden atau tidak. “Kita tinggal tunggu apoakah disetujui atau tidak, namun perlu diingat bahwa meski tidak ditanda-tangani oleh presiden, uu itu akan tetap berlaku dengan sendirinya, makanya ada langkah lain yang bisa diambil yaitu mendesak menerbitkan Perpu atau Juducial Review, kita lihat perkembangannya,” papar Bakri.(Cr4/b/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top