BERITA UTAMA

KPU Konsel Diduga Pungut Uang Evaluasi Badan Ad Hoc

Untuk Pilpres dan Pilcaleg

KOLAKAPOS, Andoolo–Evaluasi badan Ad Hoc Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), yang belum lama ini digelar, untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Calon Legislatif (Pilcaleg) tahun 2019 mendatang, mendapat banyak kritikan.

Pasalnya dalam evaluasi tersebut, ada pungut memungut atau Pungutan Liar (Pungli) uang yang dilakukan oleh KPU Konsel. Dengan tujuan untuk meloloskan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), dengan jumlah yang dievaluasi sebanyak 110 PPK dan 1053 PPS.

Hal tersebut dibuktikan, dengan adanya bukti percakapan dan rekaman termasuk komunikasi melalui via WA. Salah satu kritikan datang dari tubuh PPK itu sendiri disalah satu Kecamatan di Konsel, inisal S (34), dikatakan S setiap PPS di desa dimintai sejumlah uang sebesar Rp. 1 juta, uang itu dikumpul kan oleh salah seorang PPK inisial N.

“Uang itu untuk meloloskan PPS pada evaluasi tersebut, selanjutnya kata N uang itu untuk disetorkan di KPU, karena yang perintahkan adalah KPU. Bahkan sebelumnya ada lagi disuruh kumpul uang Rp. 100 per PPS, 20 Desa kali 6 orang dengan sekertariat totalnya 12 juta, untuk mencukupkan menjadi 15 juta sisanya ditanggulangi oleh PPK dan Kepala Sekertariat PPK,” ungkapnya.

Lanjutnya, pihak PPS merasa diperas dengan pungutan itu pasalnya baru saja membayar uang sebesar 100 ribu per PPS yang juga untuk disetorkan di KPU, kemudian mereka dimintai lagi uang sebesar 1 juta per PPS.

“Dalam rekaman itu seorang PPS sangat kesal, karena dimintai terus uang agar bisa diloloskan pada evaluasi itu, padahal belum lama mereka habis menyetor yang 100 ribu,” paparnya.

Menjawab dugaan tersebut, Ketua KPU Konsel Herman S.Sos mengatakan, tidak ada pungut memungut dalam evaluasi tersebut, namun jika benar adanya maka itu kemungkinan besar dilakukan oleh pribadi sendiri, bukan atas nama KPU Konsel.

“Sangat disayangkan jika benar ada hal seperti itu, saya juga dikirimkan bukti rekaman terkait adanya pungutan itu. Dan jika benar ada diantara kami yang melakukan hal itu, maka itu adalah pribadi sendiri yang melakukannya dan bukan atas nama KPU,” jelasnya.

Selain itu kata dia, jika benar ada hal seperti itu maka pihaknya menyarankan, silahkan melapor kepihak berwajib, Panwas dan kalau perlu di DKPP.

Untuk diketahui evaluasi badan Ad Hock ini, adalah pilihan dari KPU Konsel dimana ada dua opsi yang diberikan UU, yakni membuka pendaftaran atau melakukan evaluasi. dan evaluasi menjadi pilihan KPU Konsel kepada PPK dan PPS yang bekerja pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur 2018.

Dari lima PPK yang bekerja pada Pilgub, akan berkurang menjadi tiga untuk bertugas di Pilpres dan Pilcaleg nanti.(K5/b/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top