BERITA UTAMA

Wakil Ketua KPK Basaria : Fatmawati Jadi Penghubung  Asrun dengan Dirut PT BSN

KOLAKAPOS, Kendari–Hasil penyelidikan awal yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap empat orang tersangka Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kendari mulai menemui titik terang. Terungkap, peran mantan Kepala BPKAD, Fatmawati Faqih sebagai orang kepercayaan Asrun saat menjadi wali kota Kendari selama dua periode hingga saat ini.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK, Basariah Pandjaitan dalam konferensi persnya, Kamis (1/3) di gedung KPK. Dikatakan, peran Fatmawati dalam kasus OTT tersebut boleh dibilang sangat penting.
“Fatmawati adalah orang kepercayaan dari Asrun pada saat menjadi wali kota Kendari selama 10 tahun sampai saat ini,” beber Basariah.
Bahkan, dalam urusan pencarian dana kampanye Asrun dalam Pilgub Sultra, Fatmawati lah menjadi orang yang paling berperan. Urusan lobi-lobi kepada pengusaha-pengusaha yang ada di Kendari yang menjadi mitra Asrun saat masih menjabat Wali Kota Kendari diserahkan kepada Fatmawati. Termasuk menghubungkan Asrun dengan Direktur Utama PT Bangun Sarana Nusantara (BSN), Hasmun Hamzah.
“Sehingga sampai sekarang inipun Fatmawati inilah yang disuruh menghubungi pengusaha tersebut. Jadi, Asrun ini membutuhkan dana kampanye, dia minta kepada salah satu pengusaha yakni Hasmun melalui Fatmawati. Kalau hubungan yang lain masih dalam pengembangan,” ujarnya.

Fatmawati Faqih
Lebih jauh, hubungan antara Fatmawati, Asrun dan Hasmun Hamzah bukan baru tahun ini terjalin. Dari hasil pemeriksaan sementara, Hasmun Hamzah telah banyak mengerjakan proyek-proyek di Kota Kendari sejak zaman Asrun menjadi wali kota. Bahkan, dari keterangan Fatmawati yang menyatakan kepada Hasmun Hamzah saat permintaan uang bahwa kebutuhan politik semakin meningkat. Ini menandakan bahwa sudah ada komunikasi-komunikasi dari tahun-tahun sebelumnya.
“Itulah sebabnya meski saat ini Fatmawati sudah pensiun tapi komunikasi masih terus berjalan. Jadi ini suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tidak hanya proyek yang pada saat wali kota sekarang,” urainya.
Atas perbuatannya, Hasmun Hamzah sebagai pihak pemberi disangkakan dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sedangkan, Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra (ADP), Asrun dan Fatmawati Faqih sebagai pihak yang diduga menerima suap dijerat dengan pasal 11 atau pasal 12 huruf a atau b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Setelah menaikan status keempatnya menjadi tersangka, KPK selanjutnya melakukan penahanan. ADP, Asrun dan Fatmawati Faqih ditahan di rutan KPK di gedung merah putih. Sementara Hasmun Hamzah harus bergabung bersama mantan gubernur Sultra, Nur Alam di lapas Pomdam Jaya Guntur. (Fajar)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top