KOTA KENDARI

Sengketa Lahan Diselesaikan Yusran

KOLAKAPOS, Kendari–Drs. Yusran A. Silondae merupakan anggota DPD RI Dapil Sulawesi Tenggara (Sultra) menegaskan, kasus sengketa lahan yang banyak terjadi di daerah saat ini harus segera terselesaikan. Hal itu dilakukan agar mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan di daerah baik antara masyarakat dengan pemerintah maupun dengan pihak perusahaan yang sedang bersengketa.

Pernyataan tersebut secara langsung disampaikannya dalam rapat dengar pendapat dan audiensi bersama masyarakat Kabupaten Konawe Selatan, Sultra yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Konawe Selatan Menggugat (AMKSM) di ruang Rapat Komite I Kantor DPD RI.

Dalam audiensi tersebut, kordinator AMKSM, La Rombu meminta Komite I DPD RI sebagai perwakilan daerah di Senayan dapat memfasilitasi penyelesaian konflik di daerah mereka dengan PT Merbau Jaya Indah Raya.

Pasalnya, La Rombu menilai, perusahaan yang tengah mendirikan pabrik pengolahan kelapa sawit tersebut telah melakukan aneksasi di lahan pertanian warga yang berada di enam kecamatan. Dan bukan hanya itu, La Rombu juga mendesak pemerintah segera mencabut izin hak guna usaha (HGU) PT Merbau Jaya Indah Raya yang beroperasi di wilayah mereka.

Masalah sengketa lahan ini banyak terjadi tidak hanya di Provinsi Sultra saja. Melainkan juga hampir diseluruh daerah di Indonesia. Kebetulan saja yang datang secara khusus untuk menyampaikan aspirasinya hari ini ada tiga daerah, yakni Provinsi Sultra Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Utara dan Jawa Barat dengan kasus yang hampir mirip. “Ini seharusnya menjadi perhatian khusus pemerintah, jangan sampai merugikan masyarakat dengan adanya perusahaan dalam suatu daerah,” ungkap Yusran Silondae dalam tulisannya yang diterima Kolaka Pos. Rabu, (14/03).

Yusran Silondae berharap, dengan adanya audiens bersama perwakilan yang datang dari tiga kecamatan masing-masing Kecamatan Leinea, Sabulakoa-Landino dan Mowila tersebut, masalah ini nantinya dapat segera terselesaikan dengan baik, dan tidak ada pihak-pihak tertentu yang dirugikan. “Sebenarnya dengan seperti ini, maka dapat mengetahui letak permasalahannya, sehingga kita dapat selesaikan,” urainya.

Dan dalam waktu dekat ini Komite I DPD RI lanjutnya, akan melaksanakan rapat kerja dengan kementerian yang terkait, untuk membahas masalah yang ada, terutama ganti rugi pembayaran lahan sesuai perjanjian antara warga dan PT Merbau Jaya tersebut. “Kita akan mengusahakan untuk membentuk pokja agar dapat menyelesaikan konflik yang ada di daerah saat ini. Dan kita akan turun lapangan untuk melihat langsung kasus sengketa ini untuk diselesaikan secara damai dan berkeadilan,” tegas Mantan Pj Gubernur Sultra itu.

Untuk diketahui, pabrik yang dibangun PT Merbau Jaya Indah Raya ini berada di Desa Larepako, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konsel, Sultra. Peletakan batu pertama pembangunan pabrik yang didesain secara modern ini dilakukan langsung oleh Bupati Konsel, Surunuddin Dangga pada Senin, 2 Oktober 2017 lalu.

Dikutip dari antarasultra.com, 10 tahun silam tepatnya tahun 2007, PT Merbau Jaya Indah Raya pernah mengajak masyarakat untuk bekerjasama dalam mengembangkan perkebunan kelapa sawit. Namun, rencana itu ditolak mentah-mentah oleh warga Konsel.

Hal tersebut berlangsung hingga tahun 2011. Karena tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, warga pemilik lahan memilih bekerjasama dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit lainnya yakni PT Sawitindo Lestari. Kesepakatan yang terbangun antara kedua pihak tersebut yakni pemilik lahan akan mengelola kebun plasma dengan sistem bagi hasil sebesar 80 persen untuk perusahaan dan 20 persen untuk pemilik lahan.

Dalam kesepakatan tersebut juga menyepakati bahwa, pihak perusahaan akan mempekerjakan masyarakat yang ada di daerah itu. Dalam perjalanannya PT Sawitindo Lestari digugat oleh PT Merbau Jaya Indah Raya, karena telah melakukan pengolahan di area HGU milik mereka seluas 20 hektar. Hingga akhirnya, gugatan tersebut dimenangkan oleh pihak PT Merbau Jaya Indah Raya. (P2)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top