METRO KOLAKA

Perusahaan Di Kolaka Wajib Laporkan kegiatan Secara Online

Kabid Hubungan Industri dan Syarat Kerja Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Kolaka Abdul Muzakir

KOLAKAPOS, Kolaka — Dinas Ketenaga Kerjaan dan Trasmigrasi (Nakertrans) Kolaka dalam waktu dekat ini akan melayangkan surat kepada semua perusahaan agar melakukan pelaporan secara Online ke Dinas Nakertrans. Hal ini menyusul adanya aturan terbaru tentang ketenaga kerjaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Dimana, Kementerian Ketenagakerjaan telah meluncurkan fasilitas penerimaan laporan secara online, bukan lagi secara manual. Hal itu dikatakan langsung oleh Kabid Hubungan Industri dan Syarat Kerja Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Kolaka Abdul Muzakir kepada wartawan ini kemarin.

Untuk itu katanya, pihaknya dalam waktu dekat ini akan memberitahukannya kepada semua perusahaan. Baik itu disektor pertambangan maupun sektor lainnya.

“Jadi, diharapkan kepada perusahaan untuk menyiapkan untuk mengisinya. Ini wajib dan sudah disiapkan langsung oleh kementerian ketenagaan kerjaan melalui website mereka,” ungkapnya.

Ia juga mengatakan, aturan ini sudah pernah disosialisasikan, sehingga setelah pihaknya resmi bersurat kepada setiap perusahaan yang ada di Kolaka, akan diberikan waktu untuk melaksanakannya. Paling lama selama satu bulan harus sudah mulai menyiapkannya untuk proses lebih lanjut.

“Fasilitas ini mempermudah perusahaan melaporkan kondisi ketenagakerjaannya. Dengan online, mereka tidak perlu datang lagi kepada Nakertrans Kolaka. Cukup melaporkannya secara online sesuai dengan petunjuk yang ada. Selain ini laporannya bisa dilakukan secara cepat, mudah, murah,” tambahnya.

Selain mempermudah perusahaan melapor, sistem online juga mempermudah pengawas ketenagakerjaan melakukan pengawasan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan, perusahaan berkewajiban melaporkan perihal perusahaanya kepada Kementrian Ketenagakerjaan.

Laporan meliputi pendirian, penghentian, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaannya. Tiap tahun, perusahaan juga wajib melaporkan kondisi ketenagakerjaan, antara lain berisi identitas perusahaan, jumlah pekerja, jabatan, hubungan ketenagakerjaan, perlindungan atau jaminan sosial tenaga kerja, lowongan kerja, berapa jumlah pekerja asing, dan sebagainya.

“Kalau ini tidak dilakukan, sanksi tegas kepada perusahaan akan menanti. Ini sesuai dengan UU yang berlaku. Bisa dikenakan pidana 3 bulan penjara dan denda paling banyak 1 juta rupiah. Tapi intinya, dengan adanya aturan ini, telah memberikan kemudahan kepada perusahaan maupun tenaga kerjanya,” tutupnya. (ing/hud)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top