KOLAKA TIMUR

Sekda Keberatan Panwas Periksa ASN Koltim Terkait Dugaan Terlibat Politik Praktis

Plt. Sekda Koltim Samsul Bahri Majid, SH, MH.

KOLAKAPOS, Tirawuta — Pemeriksaan oknum aparatur sipil negara (ASN) lingkup pemerintah kabupaten Kolaka Timur (Pemkab Koltim) oleh Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Koltim, yang diduga telah melakukan pelanggaran atas netralitas selaku ASN, rupanya mendapat tantangan dari Pemkab Koltim.

Pelaksana tugas (Plt) Sekda Koltim Samsul Bahri Majid, mengaku keberatan atas apa yang telah dilakukan Panwas Koltim, karena melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah ASN lingkup Pemkab Koltim tanpa ada koordinasi kepada pimpinan ASN terlebihdahulu. Apalagi proses pemeriksaan yang dilakukan Panwas Koltim terkesan dipaksakan.

“Saya selaku pembina ASN Koltim keberatan atas apa yang telah dilakukan Panwas dan kami anggap itu keliru,” kesalnya saat ditemui media ini, Rabu (4/4).

Seharusnya kata Asisten III Pemkab Koltim ini, Panwas terlebihdahulu melakukan koordinasi melalui surat tembusan kepada pimpinan ASN bahwa akan melakukan pemeriksaan, sehingga pembina ASN dapat mengetahui hal tersebut. Apalagi kasus pelanggaran yang disangkakan oleh Panwas tidak berdasar, sebab oknum ASN tidak terlibat dalam politik praktis mendukung salah satu calon, seperti yang disangkakan.

“Kok bisa dalam acara silaturahmi dan dialog kebangsaan yang dihadiri oleh tokoh nasional bapak Surya Palloh yang sifatnya umum, karena melibatkan semua komponen masyarakat baik itu dari ASN, dosen dan Polri. Panwas tiba-tiba langsung melakukan pemeriksaan kepada semua ASN yang hadir pada saat itu. Ini yang harus dijelaskan oleh Panwas, regulasi apa yang mereka gunakan?” jelasnya.

Apalagi lanjut Samsul, lokasi kejadian yang disangkakan oleh Panwas Koltim berada di luar wilayah Koltim.
“Itu seharusnya kalau memang ada pelanggaran Panwas kota Kendari lah yang harus melakukan pemeriksaan, atau paling tidak ada surat perintah dari Bawaslu untuk melakukan pemeriksaan. Intinya kami keberatan dengan proses yang berlangsung, karena sangat mengganggu kinerja pegawai dan itu juga bisa melanggar undang-undang ASN, karena tidak melaksanakan tugas karena harus diperiksa selama berjam-jam tanpa sepengetahuan atasan. Dan kami bukannya menghambat kinerja Panwas, akan tetapi haruslah sesuai dengan mekanisme yang ada. Dan kami mendukung sepenuhnya proses yang ada asalkan sesuai dengan mekanisme dan beretika, karena ASN dan Bawaslu sama-sama menjalankan tugas negara. Kami juga akan melayangkan surat keberatan kepada Panwas Koltim dan Bawaslu Sultra,” tegasnya.

Sementara itu, ketua Divisi Penindakan Pelanggaran Panwas Koltim La Golonga mengatakan, pemeriksaan sejumlah ASN Koltim berdasarkan informasi dari media sosial, sehingga pihaknya langsung membentuk tim investigasi dan membagi tugas.
“Dari hasil investigasi tersebut memang ada sejumlah ASN yang terlibat, dalam kegitan menghadiri acara salah satu partai politik dan kami langsung menyurat kepada yang bersangkutan berdasarkan foto yang kami temukan di media sosial dan kami lakukan pemeriksaan. Kami sudah menjalankan tugas kami sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedure, red),” singkatnya. (k9/b)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top