BERITA UTAMA

DPRD Muna, Bahas Pinjaman, Tiga Legislator Walk Out

Suasana Rapat paripurna DPRD Muna tentang persetujuan pinjaman daerah kabupaten Muna sebesar Rp100 miliar berjalan alot. FOTO: Ahmad/Kolaka Pos

KOLAKAPOS, Raha–Rapat paripurna DPRD Muna tentang persetujuan pinjaman daerah kabupaten Muna sebesar Rp100 miliar ke Bank Sultra dan BPD Jawa Timur berjalan panas. Sebab sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Laode Dirun pada Senin, (9/7) itu diwarnai aksi interupsi hingga tiga orang anggota dewan melakukan walk out dari ruang rapat. Ketiganya ialah Naftahu dari fraksi PKB, Mahmud dari fraksi PDIP dan La Sali dari fraksi PKS.

Naftahu dalam interupsinya mengungkapkan, pada dasarnya ia menyetujui keinginan Pemda Muna untuk melakukan pinjaman namun pinjaman sebesar Rp100 miliar tersebut harus jelas pengalokasiannya. “Apa yang harus kita pinjam dan untuk kebutuhan apa?. Sampai hari inikan belum ada. Saya bukan tidak sepakat dengan pinjaman, saya sepakat tapi lembaga ini harus dijaga. Seharusnya pimpinan (Wakil ketua DPRD Laode Dirun, red) juga harus mengklarifikasi atau rapat dengan anggota atau rapat dengan pimpinan fraksi. Itu menurut pandangan saya. Bukan saya mau menghadang, tapi kalau mau disetujui pinjaman ini sebaikanya dimasukkan ke perubahan supaya kebijakan umumnya dapat dimasukkan. Oleh karena itu, hari ini saya sepakat kalau rapat ini di skorsing kemudian kita konsultasikan dulu ke BPK supaya kita tidak salah melangkah,” ujarnya.

Senada, Mahmud menilai ada kesalahan dalam rapat paripurna persetujuan pinjaman daerah kabupaten Muna yang digelar siang itu. Sebab lembaga itu sebelumnya sudah menetapkan pinjaman Rp100 miliar. Penetapan tersebut menurut politisi PDIP ini sudah dilakukan pembahasan melalui komisi II dan telah ditindak lanjuti dengan rapat paripurna penetapan APBD 2018. “Di dalam dokumen itu, pinjaman Rp100 miliar sudah ada, sudah masuk. Kemudian karena gonjang-ganjing masalah pinjaman tidak dibahas, maka saat itu saya bersama rekan-rekan komisi II berkonsultasi ke provinsi untuk mempertanyakan kebenaran bahwa apakah pinjaman Rp100 miliar masuk ke dalam Diktum Perda APBD 2018 atau tidak. Dan apakah dana Rp100 miliar itu sudah dievaluasi oleh Provinsi?, jawabannya waktu itu adalah iya sudah masuk,” jelasnya panjang lebar.

Dengan dimasukkannya ke dalam diktum Perda, artinya kata Mahmud, DPRD telah menetapkan satu digit tambahan pinjaman di dalam RAPBD. Ia juga menyebut pimpinan DPRD saat itu (Mukmin Naini), telah mengetuk palu tiga kali, pertanda seluruh dokumen telah disetujui untuk diterima oleh Pemda. Kemudian, bupati melalui kewenangannya membuat Perda yang disebut dengan penjabaran APBD. “Jadi hari ini kita hadir disini sebenarnya sama-sama tidak mengerti bagaimana mungkin ketua DPR sudah menjatuhkan palu sekarang kita lagi mau jatuh palu. Kedudukan apa yang akan di putuskan menghargai pimpinan hari ini, untuk mengubah status Perda, saya kira tidak akan bisa. Pertanyaan saya, kenapa ketua DPR (Mukmin Naini, red) tidak mau mengeluarkan satu lembar kertas itu yang dia sendiri sudah jatuhkan palu kemudian dia tidak mau kasih keluar itu hitam putihnya. Persetujuan yang kemudian menjadi lampiran untuk permohonan Pemda menuju ke Mendagri,” tegasnya dengan suara lantang.

Pantauan Kolaka Pos siang itu, kendati rapat diwarnai Walk Out oleh sejumlah anggota dewan, namun pimpinan rapat Laode Dirun tetap melanjutkan rapat tersebut karena rapat siang itu tetap korum. Hasilnya, rapat paripurna DPRD Muna tentang persetujuan pinjaman daerah kabupaten Muna sebesar Rp100 miliar ke Bank Sultra dan Bank BPD Jawa Timur di setujui oleh 17 anggota dari 30 anggota DPRD Muna. “Dengan persetujuan anggota dewan yang hadir, maka saya sahkan jadi rapat paripurna, dengan catatan implementasi kegiatannya harus dikonsultasikan kepada pemegang kekuasaan yang lebih tinggi,” ucap Dirun sembari mengetuk palu sidang.

Meski ada anggota dewan yang meragukan alokasi pinjaman tersebut dalam pembangunan di Muna, namun ada juga yang telah mengetahui terperinci anggaran tersebut. Pinjaman tersebut sebagian besar akan digunakan untuk peningkatan jalan. Diantaranya peningkatan jalan Matarawa-Watopute Rp8 miliar, pembangunan jalan Ghonebalano-Laukusi Rp13miliar. Lalu, peningkatan jalan poros Pokadulu-Motewe Rp7,5 miliar, pembangunan jalan Liangkabori-Lamburaya Rp1,5 miliar, peningkatan jalan depan pasar Laino Rp4 miliar, penataan jalan lingkungan dalam dan luar kota Rp7 miliar, peningkatan jalan Pola-Lambelu Rp3 miliar, peningkatan jalan kecamatan Napabalano Rp5 miliar, peningkatan jalan kecamatan Kabangka Rp2 miliar.

Selain itu beberapa proyek lainnya juga akan dibiayai menggunakan dana pinjaman itu diantaranya, pembangunan jaringan infrastruktur perpipaan Rp10 miliar, penataan drainase dalam dan luar kota Rp15 miliar, pembangunan gedung baru pasar Laino Rp20 miliar dan penataan lingkungan RSUD Raha Rp4 miliar. (m1/b)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top